Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Insentif Dunia Usaha, Pebisnis: Tidak Efektif!

Pengusaha menilai insentif belum ampuh untuk mencegah PHK.
JIBI
JIBI - Bisnis.com 23 April 2020  |  09:17 WIB
Suasana di salah satu pabrik perakitan motor di Jakarta, Rabu (1/8/2018). Bisnis - Abdullah Azzam
Suasana di salah satu pabrik perakitan motor di Jakarta, Rabu (1/8/2018). Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha menilai stimulus insentif yang digelontorkan oleh pemerintah, termasuk pelonggaran pajak, dinilai tidak efektif menahan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan berbagai insentif belum ampuh untuk mencegah PHK.

“Mau dikasih stimulus seperti apapun akan susah. [Sebab], produksi anjlok, bagaimana kami mau menggaji pegawai dengan adanya pandemi ini?” ujarnya, Rabu (22/4/2020).

Menurutnya, solusi yang dapat diambil adalah pemberian dispensasi kepada pengusaha yang paling terdampak untuk tidak menggaji karyawannya setidaknya selama 3 bulan ke depan.

Selain itu, dia mengusulkan agar pemerintah memberi pinjaman kepada pelaku usaha untuk menggaji karyawannya.

Sebagai perbandingan, bantuan langsung kepada dunia usaha telah ditempuh Pemerintah Singapura. Pemerintah negara tersebut memberikan subsidi kepada perusahaan untuk membayar gaji karyawan demi menghindari PHK.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani menilai keputusan untuk tidak melakukan PHK adalah sebuah kemustahilan bagi dunia usaha di tengah pandemi.

Menurutnya, pengusaha hanya bisa berusaha menekan angka PHK serendah mungkin. Hal mendesak saat ini, katanya, adalah implementasi restrukturisasi kredit pengusaha yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Shinta menuturkan langkah lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah pengusaha melakukan PHK massal adalah dengan meringankan beban-beban biaya korporasi, khususnya pada unit pengeluaran tetap seperti beban listrik, tunjangan hari raya, tagihan BPJS, dan pajak.

Hal tersebut diamini Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi ) Redma Gita Wirawasta.

Dia mengatakan keringanan pajak tidak terlalu berpengaruh selama pemasukan perusahaan berkurang drastis. Dunia usaha lebih membutuhkan relaksasi antara lain pembayaran rekening listrik, gas, maupun iuran BPJS.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pengusaha stimulus
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top