Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PMK 23/2020 Akan Direvisi, Menkeu Guyur Insentif Rp35,3 Triliun ke 18 Sektor

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan nantinya ada 18 sektor yang akan dan 749 KBLI yang akan mendapat insentif perpajakan.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 22 April 2020  |  13:03 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis - Arief Hermawan P
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dengan pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus Corona akan direvisi.

“PMK 23 tahun 2020 yang waktu bulan Maret lalu kita keluarkan khusus memberikan insentif perpajakan bagi manufaktur 19 subsektornya segera direvisi,” kata Sri Mulyani seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (22/4/2020).

Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan stimulus berupa insentif perpajakan yang diberikan kepada 19 subsektor industri manufaktur pada Maret 2020 lalu.

Pemerintah kemudian memperluas sektor usaha penerima insentif perpajakan untuk meredam dampak pandemi virus Corona atau Covid-19. Awalnya, ada 11 sektor  baru yang akan diguyur insentif, tetapi sekarang diperluas menjadi 18 sektor usaha.

Menkeu berharap pembahasan revisi PMK No.23/2020 bisa selesai pada pekan ini atau selambat-lambatnya pada awal pekan depan.

“Kita harap minggu ini selesai harmonisasi dan penyelesaian [peraturannya],” ujarnya.

Dengan segera diterbitkannya peraturannya tersebut, maka nantinya ada 18 sektor dan 749 KBLI yang akan mendapat insentif perpajakan. Menurutnya, hampir seluruh sektor di dalam perekonomian nasional akan mendapat insentif perpajakan. 

“Total estimasi akan mencapai Rp35,3 triliun plus yang UMKM dimana pajak ditanggung pemerintah sehingga mereka tidak bayar pajak selama 6 bulan. Itu akan menjadi tammbahan stimulus bagi UMKM. Ini akan kita atur di peraturan yang baru,” ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan menambah 11 sektor yang akan mendapatkan insentif pajak. Insentif pajak ini berupa relaksasi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berikut ini adalah perincian 18 sektor yang akan mendapat insentif perpajakan:

1. Pertanian, kehutanan, perikanan (100 KBLI)

2.Pertambangan dan Penggalian (27 KBLI)

3. Pengolahan (127 KBLI)

4. Pengadaan gas, listrik, gas uap air panas dan dingin (3 KBLI)

5. Pengelolaan air limbah dan daur ulang sampah (1 KBLI)

6. Konstruksi (60 KBLI)

7. Perdagangan besar eceram, reparasi peralatan mobil dan sepeda motor (193 KBLI)

8. Pengangkutan dan pergudangan (85 KBLI)

9. Penyediaan akomodasi makan minum (27 KBLI)

10. Informasi dan komunikasi (36 KBLI)

11. Aktivitas keuangan dan asuransi (3 KBLI)

12. Real Estate (3 KBLI)

13. Servis jasa profesional ilmiah dan teknis (22 KBLI)

14. Aktivitas penyewaan, gudang usaha, dan agen perjalanan termasuk pariwisata (19 KBLI)

15. Pendidikan (5 KBLI)

16. Kesehatan manusia dan aktivitas sosial (5 KBLI)

17. Pariwisata, kesenian hiburan, dan rekreasi (52 KBLI)

18. Aktivitas jasa lain (3 KBLI).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak menkeu Virus Corona
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top