Bisnis.com, JAKARTA — Para guru besar pertanian mendesak pemerintah untuk lebih serius mengamankan wilayah-wilayah lumbung pangan di Tanah Air agar jangan sampai terjangkit wabah Covid-19. Jika tidak, akibatnya bisa fatal terhadap keamanan pangan negara pada masa pandemi.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurthi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya krisis pangan, terutama saat masa pandemi bergulir, pemerintah harus benar-benar memastikan agar wilayah perdesaan atau basis-basis pertanian aman dari Covid-19.
“Perlu usaha yang serius untuk melindungi desa dari corona. Desa lebih terbatas prasarana dan sarana kesehatannya. Jumlah masker, sabun cuci tangan, APD [alat pelindung diri], rumah sakitnya lebih sedikit. Jadi, desa rentan menghadapi wabah. Terlebih, ada sinyal bahwa 1.500—2.000 orang mudik per hari. Artinya, ancaman corona menyebar ke desa itu serius,” jelasnya saat dihubungi Bisnis, Senin (13/4/2020).
Dengan demikian, sambungnya, pemerintah harus berusaha sangat serius agar petani dan keluarganya tidak terpapar Covid-19, sehingga mereka dapat terus bekerja memproduksi pangan.
“Petani pangan adalah juga garda terdepan dalam menghadapi corona, dalam kaitannya dengan menyediakan pangan bagi kita semua. Saat ini, perlu segera dibangun pemantauan produksi pangan dari desa-desa sentra produksi, baik untuk kondisi kesehatan para petaninya maupun kondisi produksi pangannya.”
Untuk itu, mantan Wakil Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri Pertanian tersebut menyarankan agar pemerintah memberikan stimulus khusus pertanian selama masa pandemi, khususnya yang berkaitan dengan jaminan logistik pangan dapat berjalan baik.
Baca Juga
Stimulus tersebut, lanjutnya, dapat diarahkan ke kepastian agar transportasi dan angkutan, pergudangan, perdagangan pangan, pasar induk, dan pasar eceran bisa tetap berjalan.
“Lagi-lagi, pasar dan logistik ini juga rentan menghadapi corona, baik karena tempat berkumpulnya banyak orang maupun terkena imbas karantina wilayah. Pemerintah perlu memastikan logistik pangan tetap berjalan,” sebutnya.
Lebih lanjut, dia memperingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pengamanan stok beras saat pandemi. Sebab, pangan tidak hanya menyangkut soal beras, tetapi termasuk sayuran, telur, daging ayam, daging sapi, buah, rempah, dan sebagainya.
“Khusus untuk beras, karena kita belum selesai dari permasalahan Bulog yang kehilangan kanal penyaluran akibat kebijakan raskin ditiadakan sehingga Bulog menghadapi keterbatasan untuk melakukan pengadaan gabah/beras petani, maka perlu ada antisipasi harga di tingkat petani. Jangan sampai jatuh! HPP [harga pembelian pemerintah] harus didampingi dengan pengadaan yang cukup,” tegas Bayu.
Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin pun sepakat bahwa pada masa pandemi, pemerintah harus ingat bahwa sektor petani dan pertanian merupakan jantung kehidupan bangsa.
Untuk itu, daya beli petani harus dijaga. Tujuannya agar minat bercocok tanam tetap tinggi, sehingga masalah produktivitas pertanian dapat diatasi, terlebih jika ada kondisi kahar seperti masa pandemi.
Permasalahannya, selama pandemi Covid-19 berlangsung, biaya pokok produksi yang harus ditanggung petani justru terkerek. Hal tersebut turut berdampak pada pelemahan daya beli petani dan minat bertanam mereka.
“Nilai tukar pertani (NTP) pada Maret 2020 saja turun 1,22 persen dari bulan sebelumnya untuk semua subsektor. Produksi beras sudah turun 7,76 persen juga banyak yang tidak peduli,” ujarnya.
Untuk saat ini, sebut Bustanul, stok pangan masih bisa diamanakan karena Perum Bulog (Persero) terus berupaya memacu pengadaan beras dalam negeri. Terlebih, musim panen masih terus berlangsung sepanjang Maret—April.
Bagaimanapun, sambungnya, optimalisasi pengadaan tersebut harus didukung dengan kepastian harga beli di tingkat petani. Tidak hanya itu, dia berpendapat pemerintah harus juga memikirkan keamanan stok pangan sepanjang masa pandemi, bukan hanya saat panen.
“Sebab, harga pangan pokok dan strategis ini diam-diam mulai merangkak naik. Padahal, kenaikan harga pangan itu berdimensi sosial dan ekonomi politik. Jadi, solusi untuk mengatasi masalah stok pangan adalah dengan menyelamatkan [daya beli dan minat produksi] petani selama masa pandemi.”
Untuk itu, solusi yang dia tawarkan adalah dengan mengoptimalkan anggaran dana desa untuk sektor padat karya di wilayah perdesaan serta memberikan stimulus khusus petani—khususnya hortikultura—serta memacu produksi barang pertanian bernilai tambah.
