Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) menyatakan telah memproduksi dan siap mendistribusi gula mentah (GM) yang direalokasikan untuk pemenuhan pasar gula kristal putih (GKP) konsumsi sebagaimana telah ditugaskan oleh pemerintah.
Ketua AGRI Bernardi Dharmawan mengemukakan terdapat 9 pabrik anggota asosiasi dan 1 pabrik non-anggota yang mendapat penugasan ini dengan total volume gula yang dihasilkan sebesar 250.000 ton.
"Saat ini sudah mulai produksi dan distribusi, kami harap pasokan dapat segera mengisi kekosongan di pasar," ujar Bernardi kepada Bisnis, Jumat (3/4/2020).
Dia menjelaskan pihaknya bakal menyalurkan gula melalui distributor yang bakal menyasar pasar tradisional. Namun tak menutup kemungkinan gula juga akan disalurkan ke pasar ritel. "Kami lepas di distributor dengan harga di bawah HET [harga eceran tertinggi]," imbuhnya.
Sebelumnya, Bernardi mengatakan bahwa pemerintah telah menjamin bakal melakukan penggantian untuk realokasi gula mentah yang seharusnya diolah menjadi gula kristal rafinasi (GKR) untuk industri makanan dan minuman tersebut.
Hal ini dilakukan untuk memastikan kegiatan produksi industri yang menggunakan GKR tidak terganggu.
Baca Juga
Selain itu, AGRI pun berharap pemerintah segera menerbitkan sisa 10 persen rekomendasi impor GM untuk semester I/2020. Sejauh ini, izin yang telah dikeluarkan pemerintah untuk keperluan dalam satu semester tercatat berjumlah 1,44 juta ton dengan alokasi semester I sebesar 1,6 juta ton.
Selain memberi penugasan kepada pabrik gula rafinasi untuk menyediakan pasokan gula konsumsi, pemerintah pun memberi penugasan kepada BUMN Perum Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) untuk mengimpor GKP siap konsumsi sebesar 100.000 ton.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan gula ini akan masuk secara bertahap.
Ketika dikonfirmasi, Direktur Utama PT RNI Eko Taufik Wibowo membenarkan bahwa pihaknya menerima penugasan ini.
Kendati demikian, dia menyatakan sampai saat ini RNI belum menerima persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan sehingga dia belum bisa berkomentar banyak.
