Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah meminta adanya kajian mitigasi ekonomi terlebih dahulu sebelum melaksanakan keputusan untuk pembatasan atau pelarangan mudik Lebaran 2020, guna mengurangi penyebaran virus corona (Covid-19).
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Jodi Mahardi mengungkapkan hasil rapat tersebut dengan menyebut Presiden Joko Widodo meminta agar disiapkan kajian mitigasi ekonomi terhadap masyarakat pekerja informal.
"Presiden meminta dilakukan kajian kembali bagaimana mitigasi dari sisi ekonomi khususnya kepada masyarakat yang terdampak, karena sebagian besar yang mudik ini adalah pekerja sektor informal yang kehilangan pendapatannya di Jakarta," katanya dalam keterangan resmi, Senin (30/3/2020).
Dia mengatakan Presiden meminta secara khusus mengenai penyiapan jaring pengaman sosial yang akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lebih lanjut, kajian ini diharapkan selesai dalam dua hari dan Presiden akan memutuskan terkait pembatasan mudik atau tidak.
Kemenko Marves telah menggelar dua kali rapat koordinasi mengenai mudik Lebaran yang dihadiri sejumlah kementerian/lembaga termasuk Kemenko Polhukam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta TNI dan Polri.
Jodi menyebut pemerintah telah menyiapkan tiga skenario mudik Lebaran 2020, yakni mudik seperti biasa, meniadakan program mudik gratis, serta melarang mudik. "Ketiga skenario itu akan segera dilaporkan kepada Presiden."
Baca Juga
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana akan mengambil sejumlah langkah taktis diantaranya melarang kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang akan menuju wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur.
Kemudian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan mengeluarkan edaran bagi para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada 2020 agar tidak menyelenggarakan mudik gratis sebagai sarana kampanye politik.
