Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Dampak Virus Corona, DJP Rilis Relaksasi SPT

DJP menghapuskan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi (OP) untuk tahun pajak 2019 beserta pembayaran atas jumlah kurang bayarnya.
Muhamad Wildan
Muhamad Wildan - Bisnis.com 25 Maret 2020  |  14:38 WIB
Sejumlah wajib pajak melakukan pelaporan SPT Pajak Tahunan di Kantor KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru I, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2019).ANTARA FOTO - Indrianto Eko Suwarso
Sejumlah wajib pajak melakukan pelaporan SPT Pajak Tahunan di Kantor KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru I, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2019).ANTARA FOTO - Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali mengeluarkan relaksasi terkait surat pemberitahuan (SPT) di tengah wabah Covid-19.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak No. Kep-156/PJ/2020, Dirjen Pajak Suryo Utomo menetapkan tanggal 14 Maret hingga 30 April mendatang sebagai keadaan kahar (force majeure).

Melalui keputusan ini, DJP menghapuskan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi (OP) untuk tahun pajak 2019 beserta pembayaran atas jumlah kurang bayarnya. WP OP dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh dan melaksanakan pembayaran paling lambat 30 April 2020.

WP OP yang dimaksud di sini antara lain WP OP yang menyelenggarakan pembukuan hingga akhir tahun 2019, WP OP yang melakukan pencatatan yakni WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto serta WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan serta WP OP yang dikenai PPh Final termasuk PPh Final UMKM.

Kedua, WP OP peserta tax amnesty yang memiliki kewajiban untuk melaporkan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan serta laporan penempatan harta tambahan juga dapat melaksanakan kewajibannya paling lambat pada 30 April 2020.

Ketiga, WP yang menyampaikan SPT Masa PPh Pemotongan/Pemungutan (Potput) untuk masa pajak Februari hingga 21 Maret 2020 juga diundur penyampaiannya hingga 30 April 2020.

Meski demikian, penyetoran PPh terutang daru SPT Masa PPh Potput per Februari hingga 21 Maret 2020 tetap harus dipenuhi sesuai tanggal jatuh tempo.

Terakhir, pengajuan upaya hukum tertentu yang memiliki batas waktu pengajuan antara 15 Maret hingga 30 April 2020 diberikan perpanjangan batas waktu hingga 31 Mei 2020.

Upaya hukum yang dimaksud antara lain permohinan keberatan, pengurangan atau sanksi adminsitrasi kedua, dan pembatalan surat ketetapan pajak serta surat tagihan pajak kedua.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

SPT djp Virus Corona covid-19
Editor : Novita Sari Simamora
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top