Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai mengantisipasi dampak sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) terhadap laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani dalam pos Instagram-nya pada Minggu (15/3/2020).
Dalam rapat via teleconference yang diunggah Sri Mulyani, mantan petinggi Bank Dunia ini mengungkapkan bahwa WFH akan memiliki dampak kepada konsumsi. Ketika laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga turun, hal ini berpotensi untuk menekan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan ke nominal yang kurang lebih sama.
"Kita semua tahu kalau konsumsi turun ke empat [persen] maka semua turun ke kisaran empat [persen], kalau turun ke tiga [persen] maka semua turun ke 3 [persen]," ujar Sri Mulyani.
Dalam rangka menangkal dampak Covid-19 terhadap konsumsi rumah tangga, pemerintah sendiri sudah mengeluarkan dua stimulus baik pada stimulus gelombang pertama maupun gelombang kedua dalam rangka mempertahankan daya beli.
Seperti diketahui, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga sudah nampak turun bahkan sebelum wabah Covid-19 muncul.
Baca Juga
Tercatat, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal IV/2019 berada di bawah level psikologis 5% (yoy), yakni di angka 4,97% (yoy). Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal tersebut juga ikut terseret ke angka 4,97% (yoy).
Memasuki awal tahun 2020, beberapa indikator masih belum menunjukkan adanya perbaikan konsumsi. Contohnya, Bank Indonesia melaporkan indeks penjualan riil (IPR) Pada Januari 2020 terkontraksi -0,3% (yoy) dan IPR pada Februari 2020 diproyeksikan akan kembali ambles ke angka -1,9% (yoy).
Untuk kuartal I/2020, IPR diproyeksikan bakal mengalami kontraksi hingga -1,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan kuartal IV/2019 dimana IPR masih mampu tumbuh 1,5% (yoy) dan berbanding terbalik dengan kuartal I/2019 dimana IPR tumbuh melesat hingga 8,8% (yoy).
Pada stimulus gelombang pertama, bantuan yang disalurkan melalui kartu sembako bakal ditambah nominalnya dari Rp150.000 per bulan menjadi Rp200.000 per bulan kepada 15,2 juta keluarga penerima manfaat.
Penambahan sebesar Rp50.000 tersebut bakal dinikmati oleh penerima manfaat selama 6 bulan terhitung sejak Maret 2019. Implikasinya, total anggaran yang bakal digelontorkan akan bertambah sebesar Rp4,56 triliun dari Rp28,08 triliun dalam APBN 2020.
Pada stimulus gelombang kedua, PPh Pasal 21 untuk pekerja di seluruh sektor manufaktur dengan penghasilan di bawah Rp200 juta bakal ditanggung oleh pemerintah terhitung sejak April hingga September 2020.
Secara total, PPh 21 yang bakal ditanggung oleh pemerintah diproyeksikan mencapai Rp8,6 triliun.
Di satu sisi, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyampaikan apabila masyarakat mengurangi aktivitasnya di luar rumah termasuk berbelanja, menghindari keramaian, hingga kontak antarindividu, maka kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong permintaan tidak akan efektif.
"Walau memiliki uang, orang akan mengurangi aktifitas belanjanya, kecuali melalui online. Pola belanja akan bergeser kepada online. Namun, tentu ini jumlahnya juga relatif terbatas, karena barang online juga akan tergantung kepada pasokan," kata Chatib melalui dalam twitnya, Minggu (15/3/2020).
Menurut Chatib, ada baiknya bagi pemerintah untuk memfokuskan kebijakan fiskal pada perkotaan karena perkotaan memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dan intensitas interaksinya juga lebih masif.
"Ini bukan berarti bahwa desa memiliki fasilitas kesehatan yang kurang dibanding kota, maka juga tetap harus diperhatikan. Karena itu komposisi ini harus dihitung masak-masak," kata Chatib.
Kedua, karena aktivitas perekonomian bagaimanapun bakal terganggu karena berkurangnya interaksi, maka lebih baik pemerintah mengalokasikan anggarannya untuk program kesehatan. Misalnya, dengan memastikan bila penderita Covid-19 meningkat masif, fiskal perlu digelontorkan ke rumah sakit, dokter, obat, serta asuransi bagi penderita.
"Sehingga negara bisa menanggung. Setelah kondisi bisa diatasi, dan aktifitas menjadi normal, dimana interaksi terjadi, baru lakukan demand management lagi melalui fiskal," kata Chatib.
Ketiga, perlu ada kebijakan fiskal dalam rangka memastikan kelompok menengah bawah terpenuhi kebutuhannya melalui bansos.
Keempat, pemerintah perlu merealokasikan belanja yang kurang penting dan bukan prioritas mengingat besarnya kebutuhan dana sembari meningkatkan defisit anggaran.
Kelima, stok pengan perlu dipastikan agar tidak timbul kenaikan harga pangan yang bisa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Setelah situasi kembali normal, barulah kebijakan countercyclical baik dari fiskal maupun moneter dapat dilakukan untuk mendorong aggregate demand secara efektif.
