Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah daerah bisa mempekerjakan pihak profesional dalam memanfaatkan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) agar prosesnya berjalan lancar.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan ada beberapa pemahaman proses dalam proyek infrastruktur KPBU yang bukan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemda seperti proses penyiapan dan studi kelayakan proyek. SDM di tingkat pemda setidaknya memahami konsekuensi dan tanggung jawab dari jalinan kontrak kerja sama antara pemda dan investor.
"Kami tidak mengharapkan mereka [SDM di pemda] expert masalah KPBU. Namun, yang penting tahu konsekuensinya bahwa KPBU bukan duduk manis dan infrastruktur jadi dengan sendirinya. Ada tanggung jawab dan risiko yang harus dikelola," katanya di Jakarta, Senin (9/3/2020).
Untuk mengatasinya, peran Kementerian Keuangan melalui PT Penjaminan Infrastruktur dan PT Saranan Multi Infrastruktur dibutuhkan yakni dengan pemanfaatan para ahli atau profesional.
Kendati demikian, Emil berharap pemda juga memiliki upaya untuk memanfaatkan profesional guna agar bisa lebih mandiri dalam mengelola proyek-proyek KPBU.
"Ada pemahaman di Pemda bahwa keluar uang banyak untuk hal yang tidak menjadi barang itu tidak boleh dilakukan. Ini yang harus diubah mindset-nya. Kita harus berani membayar profesional untuk bisa dapatkan sumber daya terbaik," katanya.
Baca Juga
Menurutnya, pemanfaatan skema KPBU di tingkat daerah harus terus digenjot. Pasalnya, pemerataan pembangunan infrstruktur hingga pelosok tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat yang memiliki dana terbatas.
