Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia terus melakukan upaya konsolidasi dengan pemerintah terkait rencana pembangunan Ibu Kota Negara.
Wakil Sekjen II Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Errika Ferdinata mengatakan upaya ini juga untuk mendorong pemerintah agar mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. Hal tersebut, imbuhnya, sesuai dengan hasil Rapimnas Gapensi beberapa waktu lalu.
"Kami mendesak kepada pemerintah untuk bersama-sama memaksimalkan peran anggota Gapensi dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia termasuk Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo," jelasnya kepada Bisnis, Rabu (12/2/2020).
Lebih lanjut, dia menyatakan Gapensi mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah untuk secara bersama-sama mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pelaksanaan proyek. Termasuk di dalamnya sumber daya manusia atau tenaga kerja dan material konstruksi.
Sejauh ini, imbuhnya, belum ada keterlibatan langsung Gapensi dalam proyek IKN. Oleh karena itu, pihaknya terus berkoordinasi terkait kebutuhan pemerintah dalam proyek infrastruktur IKN.
"Kami di asosiasi melakukan match antara kebutuhan dan permintaan untuk IKN. Jangan sampai kecolongan, bahan material dan sdm dari luar. Namun, kalau ada dari investor asing sebagai bagian dari permintaan, harus didiskusikan, kami juga akan meningkatkan kemampuan," jelasnya.
Baca Juga
Dia menekankan bahwa proyek infrastruktur termasuk IKN, harus bisa berdampak pada industri konstruksi dalam negeri. Apalagi Gapensi memiliki sekitar 42.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Harus bermanfaat bagi pelaku konstruksi nasional, bagaimana bisa terlibat aktif dan optimal, jangan jadi penonton saja," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mendorong agar investor asing yang mau berpartisipasi dan berinvetasi pada proyek IKN untuk bekerjasama dengan perusahaan swasta lokal atau BUMN.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan hingga saat ini sudah banyak investor asing dari berbagai negara yang berminat untuk berpartisipasi pada proyek IKN. Beberapa negara yang menunjukkan minat untuk berinvestasi tersebut diantaranya, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, China, Singapura, Italia, Denmark, dan Uni Emirat Arab.
Adapun saat ini pemerintah masih mengkaji berbagai kemungkinan skema kerja sama antara investor asing dan pihak perusahaan swasta serta BUMN. Skema tersebut mulai dari KPBU, direct investment, hingga menggunakan dana sovereign wealth fund.
Sebagai informasi, proyek IKN membutuhkan pendanaan sebesar Rp466 triliun. Dari kebutuhan tersebut, skema pembiayaan KPBU dan swasta diharapkan sebagai sumber utama pembiayaan.
