Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) menyatakan terdapat peluang besar untuk kerja sama dengan investor asing dalam proyek infrastruktur di Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mendorong agar investor asing yang mau berpartisipasi dan berinvetasi pada proyek Ibu Kota Negara (IKN) untuk bekerjasama dengan perusahaan swasta lokal atau BUMN.
Sekjen Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Joseph Pangalila mengungkapkan hingga saat ini sudah ada diskusi terkait peluang kerja sama dengan investor asing untuk proyek IKN di Kalimantan. Namun, pihaknya belum bisa menyebutkan secara detail terkait investor asing yang tengah menjajaki peluang kerja sama tersebut.
"Sudah ada [diskusi dengan investor asing], kalau dari mana saja persisnya kurang tahu, mesti nanya anggotanya satu per satu karena ini diskusi yang bersifat business to business," katanya kepada Bisnis, Selasa (11/2/2020).
Joseph menambahkan pihaknya menanggapi positif proyek IKN di Kalimantan karena dapat menambah peluang proyek. Anggota AKI, imbuhnya, sudah siap menggarap peluang-peluang yang ada. Pihaknya juga percaya diri dengan kompetensi yang dimiliki anggota AKI.
"Semua proyek IKN yang besar [dibidik] karena berada dalam kompetensi anggota AKI," ujarnya.
Baca Juga
Sebagai informasi, proyek IKN membutuhkan pendanaan sebesar Rp466 triliun. Dari total kebutuhan tersebut sekitar 19,2 persen diantaranya atau Rp89,4 triliun akan dipenuhi dari APBN.
Adapun, sekitar 54,4 persen pendanaan atau Rp253,4 triliun diharapkan bisa dipenuhi dari skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan 26,4 persen sisanya atau Rp123,2 triliun akan dipenuhi dari swasta dan BUMN.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan hingga saat ini sudah banyak investor asing dari berbagai negara yang berminat untuk berpartisipasi pada proyek IKN.
Beberapa negara yang telah menunjukkan minat untuk berinvestasi antara lain adalah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, China, Singapura, Italia, Denmark, dan Uni Emirat Arab.
Adapun, saat ini pemerintah masih mengkaji berbagai kemungkinan skema kerja sama antara investor asing dan pihak perusahaan swasta serta BUMN. Skema tersebut mulai dari KPBU, direct investment, hingga menggunakan dana sovereign wealth fund.
.jpg?w=300&h=221)
