Bisnis.com, JAKARTA - Akademisi menilai proyek moda raya terpadu (MRT) yang akan dibangun di Tangerang Selatan berisiko mengalami kesulitan pendanaan.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan proyek MRT tidak disukai oleh pihak swasta. Selain padat modal, biasanya jangka waktu pengembalian juga lama.
"Seluruh proyek transportasi pendanaannya tergolong sulit, karena besar modal awal dan pengembalian yang membutuhkan waktu. Swasta tidak akan ada yang mau," paparnya kepada Bisnis, Selasa (4/2/2020).
Dia menambahkan apalagi kalau ujungnya pendanaan melalui pinjaman, hal tersebut akan menambah beban pemerintah pusat. Pasalnya, pemerintah pusat sudah terlebih dulu memiliki sejumlah proyek yang didanai melalui pinjaman seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan kereta semicepat Jakarta-Surabaya.
Menurutnya, perlu ada skema lain agar swasta tertarik terhadap proyek tersebut seperti menjadikan pemodal sebagai operator ataupun pengembangan transit oriented development (TOD). Kendati demikian, saat ini perkembangan Jakarta dan ibu kota baru pasti terjadi penurunan mobilitas di wilayah Jabodetabek.
Dia menjelaskan pasti terjadi penurunan mobilitas di wilayah Jabodetabek khususnya Jakarta. Saat ini 42 persen masyarakat yang terbang ke Jakarta yang dibiayai APBN dan APBD.
Baca Juga
Artinya, 42 persen masyarakat yang menuju Jakarta adalah pegawai negeri dan ketika ibu kota negara benar dipindahkan para PNS ini tidak lagi ke Jakarta.
Dia menekankan penting pula mengembangkan skala pebisnis dari dan menuju DKI Jakarta. Lebih lanjut, dari sisi permintaan pengguna moda pun terbilang masih sedikit sekitar 10.000 penumpang, sedangkan sebelum membangun MRT setidaknya ada permintaan hingga 20.000 penumpang.
"Sudahlah daerah-daerah itu [solusi] paling cepat dan murah itu sekarang bus. Itu lebih murah, lebih mudah, subsidinya lebih murah juga," ujarnya.
