Bisnis.com, JAKARTA – Kebutuhan energi global diprediksi terus meningkat hingga 2050 seiring dengan terus bertambahnya penduduk dunia, khususnya di negara-negara berkembang.
Dewan Penasihat Pertamina Energy Institute Widyawan Prawiraatmadja mengatakan sebagai perusahaan ujung tombak energi nasional, PT Pertamina (Persero) berperan penting menerjemahkan kebijakan pemerintah dalam energi transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT).
Apalagi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata ekonomi global. Sektor industri dan transportasi merupakan konsumen energi terbesar dengan akumulasi 73% dari total kebutuhan energi.
Widyawan menyebut transisi energi merupakan suatu keniscayaan. “Pertamina dapat mengimplementasikan keinginan pemerintah, seperti biofuel, tapi juga tetap sustainable dalam melakukan bisnis,” katanya dalam Pertamina Energy Forum 2019 yang mengusung tema “Global Trend: What is Driving the Energy Revolution”, Selasa (26/11/2019).
Menurutnya, Pertamina siap menghadapi perkembangan global di bidang EBT, khususnya di sektor transportasi dengan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Hingga 2050, sekitar 50% dari bahan bakar kendaraan bersumber dari biofuel. Di samping itu, pembangkitan listrik dari sumber EBT akan terus bertumbuh.
“Pertamina sudah terlibat langsung dalam pengembangan energi baru terbarukan untuk sektor transportasi, seperti pengembangan B20 dan baru-baru ini sudah meresmikan penggunaan B30,” ujarnya.
Baca Juga
Berdasarkan skenario Market as Driver Pertamina, batu bara masih mempunyai peran besar dalam bauran energi. Di sisi lain, B30 dan E20 (etanol 20%) sudah diimplementasikan dibarengi dengan penggunaan solar rooftop, geothermal dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Sementara itu, berdasarkan skenario Green as Possible, Pertamina memproyeksikan terjadi transisi elektrifikasi yang masif dari sumber energi fosil ke sumber EBT. Bahan bakar B50 dan E50 sudah diaplikasikan dan pembangkitan listrik EBT makin banyak terpasang.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto mengungkapkan pemerintah telah memberikan dukungan bagi investor baik berbentuk regulasi, perizinan, serta insentif fiskal.
“Kebijakan dan birokrasi yang menghambat kami kurangi, investor juga diberi insentif pajak,” katanya.
.jpg?w=300&h=221)
