Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Hadapi 7 Kasus Antisubsidi di WTO, RI Berisiko Kehilangan Ekspor US$1,25 Miliar/Tahun

Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat akan merespons tuduhan Uni Eropa perihal  pelarangan ekspor bijih nikel.
Dewi Aminatuz Zuhriyah
Dewi Aminatuz Zuhriyah - Bisnis.com 25 November 2019  |  17:18 WIB
Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA -  Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat akan merespons tuduhan Uni Eropa perihal  pelarangan ekspor bijih nikel.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan argumen bahwa kebijakan pelarangan ekspor tersebut tidak melanggar kesepakatan WTO.

“Nanti [prosedurnya], Uni Eropa akan konsultasi dengan kita. Ini kan belum gugatan, jadi mereka baru melakukan inisiasi awal, itu dilaporkan ke WTO. Bahwa mereka akan melakukan inisiasi terhadap pelarangan ekspor,” kata Wisnu, Senin (25/11/2019).

Dalam hal ini, Wisnu mengatakan, selain tuduhan dari Uni Eropa terkait dengan bijih nikel, Indonesia sedang menghadapi 7 kasus tuduhan antisubsidi yang terdiri dari dua kasus tuduhan dari Amerika Serikat terkait dengan produk biodiesel dan utility wind tower, dua kasus dari Uni Eropa terkait produk biodiesel dan hot rolled stainless steel sheet & coils, serta tiga kasus tuduhan dari India yaitu cast copper wire rods, flat stainless steel dan fiberboards.

Apabila ketujuh kasus ini dikenakan bea masuk antisubsidi (countervailing duty) maka estimasi nilai ekspor yang hilang minimal sebesar US$1,25 miliar/tahun.

Pada dasarnya, jelas Wisnu, WTO telah mengatur  kebijakan subsidi secara detail dalam agreement on subsidies and countervailing measures (SCM).

Dia menjelaskan, subsidi diharamkan jika melibatkan kontribusi finansial dari pemerintah atau badan pemerintah negara pengekspor, adanya keuntungan dan diberikan secara spesifik/khusus untuk industri tertentu dan ada hubungan kausalitas dimana produk ekspor yang telah disubsidi dari negara tersebut terbukti merugikan industri domestik dari negara pengimpor.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

WTO ekspor antisubsidi
Editor : Wike Dita Herlinda
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top