Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Hadapi 7 Kasus Antisubsidi di WTO, RI Berisiko Kehilangan Ekspor US$1,25 Miliar/Tahun

Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat akan merespons tuduhan Uni Eropa perihal  pelarangan ekspor bijih nikel.
Dewi Aminatuz Zuhriyah
Dewi Aminatuz Zuhriyah - Bisnis.com 25 November 2019  |  17:18 WIB
Hadapi 7 Kasus Antisubsidi di WTO, RI Berisiko Kehilangan Ekspor US$1,25 Miliar/Tahun
Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -  Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat akan merespons tuduhan Uni Eropa perihal  pelarangan ekspor bijih nikel.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan argumen bahwa kebijakan pelarangan ekspor tersebut tidak melanggar kesepakatan WTO.

“Nanti [prosedurnya], Uni Eropa akan konsultasi dengan kita. Ini kan belum gugatan, jadi mereka baru melakukan inisiasi awal, itu dilaporkan ke WTO. Bahwa mereka akan melakukan inisiasi terhadap pelarangan ekspor,” kata Wisnu, Senin (25/11/2019).

Dalam hal ini, Wisnu mengatakan, selain tuduhan dari Uni Eropa terkait dengan bijih nikel, Indonesia sedang menghadapi 7 kasus tuduhan antisubsidi yang terdiri dari dua kasus tuduhan dari Amerika Serikat terkait dengan produk biodiesel dan utility wind tower, dua kasus dari Uni Eropa terkait produk biodiesel dan hot rolled stainless steel sheet & coils, serta tiga kasus tuduhan dari India yaitu cast copper wire rods, flat stainless steel dan fiberboards.

Apabila ketujuh kasus ini dikenakan bea masuk antisubsidi (countervailing duty) maka estimasi nilai ekspor yang hilang minimal sebesar US$1,25 miliar/tahun.

Pada dasarnya, jelas Wisnu, WTO telah mengatur  kebijakan subsidi secara detail dalam agreement on subsidies and countervailing measures (SCM).

Dia menjelaskan, subsidi diharamkan jika melibatkan kontribusi finansial dari pemerintah atau badan pemerintah negara pengekspor, adanya keuntungan dan diberikan secara spesifik/khusus untuk industri tertentu dan ada hubungan kausalitas dimana produk ekspor yang telah disubsidi dari negara tersebut terbukti merugikan industri domestik dari negara pengimpor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

WTO ekspor antisubsidi
Editor : Wike Dita Herlinda
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top