Bisnis.com, JAKARTA — Penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan terus dioptimalkan, tetapi harus mengutamakan hasil pekerjaan yang berkualitas.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan bahwa tingginya penyerapan anggaran bukanlah satu-satunya ukuran kesuksesan kementerian dalam memanfaatkan dana yang ada.
"Kalau soal penyerapan, masih ada sekitar 2 bulan. Sekarang posisinya sudah 60 persen sampai 65 persen per awal November 2019 dan akan terus dioptimalkan. Yang penting adalah pekerjaan yang berkualitas. Ukurannya bukan penyerapan yang tinggi," ujarnya, Selasa (5/11/2019).
Dia juga berharap agar pada tahun depan semua pekerjaan dengan kontrak tahun jamak bisa selesai, kendati ada beberapa proyek yang mengalami perpanjangan waktu seperti proyek Jembatan Yahuli yang harus mundur penyelesaiannya hingga Maret 2020 karena musibah banjir.
Adapun, data yang dirilis Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, per 23 Oktober 2019, Kementerian PUPR menempati peringkat kedua dalam nilai kinerja anggaran (NKA) 2019 untuk kementerian/lembaga dengan kategori pagu besar di atas Rp10 triliun hingga triwulan keempat Tahun Anggaran 2019.
Persentase NKA 2019 Kementerian PUPR sebesar 74,22 persen, sedangkan NKA nasional adalah 47,99 persen.
Baca Juga
Capaian Kementerian PUPR ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 yakni 64,92 persen dan 59,43 persen pada 2017.
Peringkat NKA dikeluarkan setelah dilakukan evaluasi secara proporsional terhadap peran tiap-tiap variabel penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, efisiensi, dan capaian keluaran.
