Bisnis.com, JAKARTA — Harapan para pengembang agar Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengurusi bidang perumahan makin tipis. Pasalnya, Wakil Menteri PUPR ternyata ditugasi khusus oleh Presiden untuk fokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia bagian timur.
Sebelum pelantikan Wakil Menteri PUPR, sejumlah pengembang berharap agar keberadaan Wakil Menteri bisa difungsikan untuk mempercepat dan mempermudah urusan mengenai perumahan rakyat.
Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Ignesjz Kemalawarta berharap agar ke depannya Kementerian PUPR lebih bisa mengantisipasi berbagai tantangan-tantangan di sektor properti.
Adapun, kehadiran wakil menteri diharapkan bisa mendorong percepatan keberhasilan program perumahan rakyat.
“Diharapkan kolaborasi antara menteri dan wamen nantinya bisa membuat penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi terkait perumahan rakyat dan perkotaan menjadi lebih cepat,” ungkapnya, Rabu (30/10/2019).
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan bahwa roh antara urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat berbeda sehingga pembagian tugasnya harus dibedakan dan diperjelas.
Baca Juga
“Karena perumahan dan infrastruktur berbeda sehingga perlu untuk men-support beliau, dengan wakil menteri khusus untuk urus perumahan,” katanya kepada Bisnis, Selasa (22/10/2019).
Junaidi menyebutkan bahwa tanpa wakil menteri pun Basuki sudah bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Akan tetapi, pekerjaan infrastruktur merupakan hal yang sangat tendensius, begitu pula perumahan sehingga butuh konsentrasi serius.
“Itu nanti fungsinya kenapa perlu adanya wakil menteri,” imbuhnya.
Namun, ketika mengutip pernyataan Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo, Kepala Biro Komunikasi Publik Setjen Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja menjelaskan bahwa ketika dipanggil oleh Presiden Joko Widodo, John ditekankan untuk melaksanakan tiga tugas utama.
Adapun, Endra menyebutkan bahwa kalau pekerjaan umum dan perumahan rakyat dipisah kerjanya, malah akan memperpanjang proses yang sudah berjalan dan malah menambah hambatan-hambatan yang sudah ada.
“Pembagiannya enggak begitu, enggak harus begitu. Di Papua juga sudah banyak rumah khusus, di KTI [kawasan timur Indonesia], di pulau terluar, perbatasan, daerah terisolir, pedalaman, nelayan, banyak. Jadi, kalau kita ngomong perumahan MBR [masyarakat berpenghasilan rendah], itu juga bagian dari tugasnya, tapi memang belum spesifik di perumahan,” jelas Endra.
Tugas-tugas yang disampaikan Presiden kepada Wamen, pertama, John diminta agar membantu menyelesaikan pengembangan infrastruktur yang belum memberi manfaat.
Kedua, Wamen PUPR diharapkan bisa mengawasi pengembangan infrastruktur khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, terutama di Papua, salah satu di antaranya adalah jalan Trans-Papua. Pasalnya, wilayah pembangunan jalan Trans-Papua merupakan tempat asal Mantan Bupati Jayawijaya selama dua periode sejak 2008—2018.
Ketiga, wamen sebagai representasi Papua, John memang ditekankan untuk pembangunan di wilayah Timur yang belum selesai sampai ada manfaat.
