Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang pelantikan presiden dan pembentukan kabinet yang baru, asosiasi pengembang mengharapkan agar ke depannya, pemerintah bisa lebih fokus dalam mengurusi masalah serta lebih perhatian pada sektor perumahan rakyat, khususnya rumah bersubsidi.
Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida berharap agar, kementerian perumahan rakyat bisa berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan selama ini anggaran pemerintah untuk perumahan rakyat selalu minim, padahal kebutuhannya besar.
“Karena ini kan bukan hanya masalah membuat rumah, tapi membuat permukiman, bagaimana membuat kawasan dan kota baru yang mana di situ akan ikut membangun industri baru, area baru. Kalau tidak bisa dipisah, setidaknya harus ada wakil menteri yang membawahi properti sendiri,” ungkap Totok kepada Bisnis, Rabu (16/10/2019).
Meskipun selama ini terjangkau, seperti melalui program sejuta rumah, tapi Totok menekankan bahwa dengan fokus memajukan perumahan rakyat, maka efek berganda juga akan luar biasa.
Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 5 tahun belakangan, kata Totok, memang sudah ada beberapa perbaikan dan kemajuan, tetapi tetap diperlukan gebrakan yang terkonsentrasi pada sektor perumahan.
“Kalau dilihat secara anggaran, properti itu hanya 10 persen dari total anggaran Kementerian PUPR kurang lebih, harusnya bisa lebih karena kebutuhannya besar sekali,” katanya.
Baca Juga
Adapun, dari kebijakan yang sudah dan sedang dievaluasi, dia menolak memberi detail tentang aturan apa saja yang perlu dievaluasi.
“Ya adalah, kalau saya sebutin sekarang kan lagi diperbaiki, kenapa masih minta-minta? Intinya yang penting dengan niat baik bersama, sedang berjalan dengan Dirjen Pengadaan Perumahan PUPR, kita tunggu saja,” ungkapnya.
