Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menegaskan para pelaku industri pariwisata di Tanah Air siap mendukung pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).
Hal ini dikemukakan oleh Didien Junaedy selaku ketua umum GIPI saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas GIPI) II 2019 dengan mengangkat tema ‘Mempertegas Peran dan Sinergi Industri Pariwisata untuk Mencapai Target Kunjungan Wisman’.
Menurutnya, GIPI sebagai mitra pemerintah siap mendukung program dalam meningkatkan kunjungan wisman ke Indonesia pada tahun mendatang.
“Rakernas diselenggarakan satu kali dalam satu tahun oleh Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI). Peran industri pariwisata berada di garis terdepan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata Indonesia,” kata Didien, Kamis (17/10/2019).
Dia menuturkan, tujuan Rakernas II GIPI Tahun 2019 antara lain untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja GIPI dan kinerja kepengurusan serta menyusun program kerja untuk tahun berikutnya, dan melaporkan posisi keuangan GIPI. Selain itu untuk menampung pendapat dan usulan serta masukan dari anggota GIPI maupun DPD–DPD dan memperjelas koordinasi industri dengan Kementerian Pariwisata serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya saat membuka Rakernas GIPI menyatakan, pihaknya mengapresiasi program GIPI periode 2016--2021 yang mengacu pada 10 destinasi prioritas.
“Pelaku industri pariwisata memiliki peranan penting dalam pengembangan kepariwisataan dengan cakupan yang dimilikinya. Industri pariwisata merupakan salah satu garda depan yang sangat vital dalam keberlangsungan kepariwisataan,” kata Arief Yahya.
Menurutnya, pada 2020 ekonomi Indonesia akan bergantung pada pariwisata bukan lagi pada migas. Menurutnya, faktor pendorong ekonomi Indonesia tidak lagi berasal dari migas dan nonmigas melainkan dari pariwisata.
“Kalau dulu migas dan nonmigas, mulai 2020 kita ganti jadi pariwisata dan nonpariwisata.”
Dalam hal ini, dia menyebutkan kontribusi devisa pariwisata pada 2018 meningkat mencapai US$19,29 miliar atau hampir menembus target tahun ini sebesar US$20 miliar.
Pada kesempatan itu Menpar Arief Yahya menegaskan agar stakeholder pariwisata memahami Visi Membangun Indonesia pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf amin yang terdiri dari lima poin.
Lima hal yang dimaksud yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), investasi, reformasi birokrasi, dan efektivitas serta efisiensi alokasi dan penggunaan APBN yang kesemuanya menjadi pedoman dalam mengembangkan sektor kepariwisataan.
Arief Yahya menjelaskan, di antara 5 poin tersebut Presiden Jokowi menginginkan pembangunan infrastruktur di lima kawasan destinasi super prioritas (DSP) yaitu di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang dipercepat sehingga diharapkan bisa dipromosikan pada 2020 dengan anggaran dari lintas Kementerian/Lembaga senilai Rp9,35 triliun.
