Bisnis.com, JAKARTA -- Level risiko jasa kepelabuhan nasional dinilai meningkat, seiring dengan tingginya gap kepemilikan status badan usaha pelabuhan dengan realisasi konsesi pelabuhan.
Pakar kemaritiman Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning menjelaskan memang jasa kepelabuhanan nasional meningkat level resikonya, baik resiko usaha, resiko teknis, resiko operasional plus resiko regulasi.
"Tingginya resiko itu mungkin yang menjadikan tingginya gap kepemilikan status BUP [Badan Usaha Pelabuhan] dengan realisasi konsesi atau dengan kata lain ada persoalan sekaligus hambatan dalam investasi jasa kepelabuhanan," paparnyasaat dihubungi Bisnis.com, Rabu (9/10/2019).
Menurutnya, perlu ditelisik lebih dalam apakah potensi bisnis pelabuhan masih lebih besar daripada potensi resikonya atau jangan-jangan sebaliknya, potensi risiko yang lebih besar. Saut khawatir potensi risiko bisnis pelabuhan saat ini yang lebih besar daripada potensi bisnisnya itu sendiri.
Di sisi lain, lanjutnya, jumlah operator pelabuhan juga semakin bertambah signifikan dalam 5 tahun belakangan ini, khususnya di wilayah pantai Utara Jawa.
"Baik di Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Semakin menguat tingkat persaingan tidak hanya antar pelabuhan namun juga intra pelabuhan [antar-terminal]," katanya.
Baca Juga
Secara umum, dia menilai pemerintah sudah baik dalam menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta membuka potensi kepada berbagai pihak, baik BUP BUMN maupun swasta untuk dapat terlibat dalam berbagai potensi jasa kepelabuhanan nasional.
Namun, Saut menyarankan dalam kondisi saat ini pemerintah perlu melakukan berbagai usaha pararel, yakni promosi untuk sejumlah wilayah yang belum kuat kualitas dan kehandalan infrastruktur dan jasanya serta mengendalikan tingkat persaingan antar dan intra pelabuhan.
"Hal ini, guna menjaga keseimbangan dan jaminan keberlanjutan pasar jasa kepelabuhanan. Jika tidak, yang terjadi kemungkinan besar adalah over-supply dan mendegradasi operator walau di sisi lain tentu menguntungkan pengguna jasa," jelasnya.
Saat ini, dia mencontohkan kluster BUP inisial khususnya tingkat terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) yang banyak dalam kelompok BUP swasta membutuhkan dukungan jaminan pasar lewat pengelolaan terminal khusus kepentingan mereka tanpa diintervensi oleh geliat pengaruh pelabuhan atau terminal umum.
Demikian sebaliknya, saat ini pelabuhan atau terminal umum juga melihat potensi berkurangnya pasar jasa mereka akibat sejumlah relaksasi regulator atas sejumlah operator TUKS menjadi terminal umum walau dalam periode pendek yang terus diperpanjang periodenya.
"Kondisi distortif seperti ini akan merugikan pelaku usaha dan investasi baru, sehingga akhirnya jaminan investasi menjadi sedikit menurun dan potensi BUP mendapatkan konsesi baru alias terminal atau pelabuhan baru menjadi menurun animonya akibat kalkulasi bisnis yang semakin tinggi resikonya," terangnya.
