Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan melakukan revitalisasi pendidikan vokasi untuk mempersiapkan lulusan yang siap terjun di dunia kerja. Dalam hal ini, revitalisasi tersebut dilakukan pemerintah dengan menggandeng pelaku usaha seperti Kadin dan Apindo.
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemenaker Bambang Satrio Lelono mengatakan ada beberapa hal yang akan dilakukan pemerintah dan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan vokasi.
Pertama, dengan membentuk Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) yang berfungsi untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi.
Bambang menegaskan bahwa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang penting dalam menciptakan ekosistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Untuk itu, KPVN yang dibentuk ini juga melibatkan asosiasi industri seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
“Komite pengarahnya nanti terdiri dari beberapa kementerian, Kadin dan Apindo,” katanya kepada Bisnis.com, Senin (7/10/2019).
Dalam waktu dekat, imbuhnya, komite tersebut akan segera diluncurkan. Pemerintah juga sudah memiliki grand design pelatihan vokasi nasional dengan menggunakan pendekatan kebutuhan tenaga kerja dari prioritas pembangunan nasional, mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 14 Kawasan Industri Strategis di luar Jawa, proyek 35.000 megawatt (MW), tol laut, hingga kawasan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
Kedua, pemerintah juga akan melakukan revitalisasi pendidikan vokasi yang ditargetkan akan mencapai 5.000 sekolah menengah kejuruan (SMK) hingga 2024 dengan anggaran senilai Rp4,3 triliun.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan, tahun ini pihaknya sudah melakukan revitalisasi sebanyak 300 SMK, dan pada 2020 pihaknya akan merevitalisasi 500 sekolah kejuruan.
Revitalisasi tersebut dilakukan berdasarkan Instruuksi Presiden (Inpres) No. 9/2016 tentang Revitalisasi SMK. Dengan begitu, diharapkan lulusan SMK yang masuk ke dunia kerja sudah sesuai dengan tuntutan industri dan lebih produktif.
Meski demikian, pemerintah tidak akan asal melakukan revitalisasi terhadap SMK. Menurutnya, akan ada seleksi berdasarkan akreditasi, jumlah siswa, kerja sama dengan industri, serta kedekatan dengan zona ekonomi khusus.
Dalam hal ini, lanjutnya, terdapat lima sektor pendidikan vokasi yang menjadi fokus pemerintah yaitu pariwisata, pertanian produktif, ekonomi kreatif, kemaritiman, dan energi pertambangan.
“Jadi salah satu bentuk revitalisasinya adalah dengan merubah kurikulum, dari supply based menjadi demand based, di mana yang menentukan bukan hanya pemerintah tapi juga dunia industri.”
Nantinya, tenaga pendidik yang akan diambil adalah yang memiliki pengalaman di dunia industri sesuai dengan bidang yang diajarnya.
Menurutnya, salah satu alasan yang melandasi adanya revitalisasi ini adalah rendahnya lulusan SMK yang terserap di dunia kerja. Meski demikian, dia tak menampik bahwa banyak pemicu mengapa lulusan SMK yang masuk dunia usaha masih minim.
“Banyak hal sebetulnya, tapi fakta bahwa rendahnya tingkat keterserapan lulusan SMK akhirnya membuat Presiden mengambi kebijakan revitalisasi. [Surat Keputusan] SK baru turun awal 2017, untuk penataan dan persiapannya baru 2018, jadi memang perlu waktu lama.”
Nantinya, dengan kurikulum yang dibentuk oleh pemerintah dan pelaku usaha 60% hingga 70% siswa akan lebih banyak belajar di lapangan, dalam hal ini adalah praktik atau magang. Sisanya merupakan teori yang dipelajari di kelas.
“Ini baru mulai bersama-sama dengan Kadin merumuskan standar kompetensi dan sertifikasi. Anak-anak SMK sekarang di samping nanti mendapat ijazah yang penting dia mendapat sertifikat kemahiran. Sertifikat kemahiran ini benar-benar terstandar baik dari BNSP maupun standar internasional sesuai bidangnya.”
