Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan melakukan revitalisasi terhadap pendidikan vokasi di Indonesia dalam 5 tahun ke depan.
Menristekdikti Mohammad Nasir mengatakan pihaknya bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan lembaga terkait akan melakukan revitalisasi 5000 sekolah menengah kejuruan (SMK) hingga 2024.
Dalam hal ini, salah satu contoh revitalisasi yang dilakukan adalah pembaruan kurikulum sekolah kejuruan. Nantinya, kurikulum SMK akan berdasarkan demand based atau sesuai yang dibutuhkan pelaku usaha.
“Kurikulumnya akan dibuat oleh pelaku usaha, dengan pengawasan pemerintah,” kata Nasir, Senin (7/10/2019).
Nasir menuturkan dengan kurikulum itu persentase siswa belajar di kelas hanya mencapai 40%—30% saja, sisanya mereka akan melakukan praktik langsung di lapangan. “Jadi ketika sudah lulus dia siap kerja.”
Saat ini, tambahnya, perusahaan tidak lagi menanyakan ijazah pelamar, namun yang ditanyakan apa kompetensi yang dimiliki. Oleh karena itu, yang diperlukan saat ini adalah sertifikat kompetensi.
Sejumlah perusahaan besar seperti Google saat ini tidak lagi mensyaratkan ijazah melainkan kompetensi. Dengan pendidikan vokasi pula, akan tercipta sumber daya manusia yang unggul pula. Pendidikan vokasi juga menjadi solusi dalam mengatasi pengangguran bagi generasi muda.
Adapun, revitalisasi pendidikan vokasi ini akan fokus pada lima sektor yakni pariwisata, pertanian produktif, pertambangan, kemaritiman dan ekonomi kreatif.
