Bisnis.com, JAKARTA — Persaingan bisnis bioskop di Tanah Air diperkirakan makin ketat seiring dengan masifnya ekspansi layar lebar di Indonesia.
Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Se-Indonesia, Djonny Syafruddin mengatakan progran ekspansi sebanyak 3.000 layar lebar di Indonesia ditargetkan tercapai pada 2021.
“Sepanjang tahun ini sudah ada 1.938 layar, naik dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 1.200--1.300 layar, karena grup besar seperti CGV, Cinema 21, Cinemaxx/Cinepolis kan berlomba-lomba. Makin lama makin susah pasar bioskop,” katanya kepada Bisnis.com belum lama ini.
Ketatnya persaingan bisnis layar lebar ini dikarenakan jumlah konsumen bioskop yang hanya bertambah sedikit akibat tingkat perekonomian yang tidak merata.
Sementara itu, untuk melakukan ekspansi layar pengusaha bioskop perlu menggelontorkan modal yang cukup besar kisaran Rp2 miliar untuk bioskop independen dan Rp4 miliar hingga Rp6 miliar untuk bioskop grup besar.
Djonny mengatakan, di beberapa daerah, untuk bisa menonton bioskop seseorang harus bekerja lebih keras dibandingkan dengan mereka yang ada di Jakarta atau kota besar lainnya.
“Indonesia ini agak aneh, tingkat kemakmurannya jomplang. Kalau di Korea kan kemampuan ekonominya hampir rata-rata sama, yang pasarnya bagus itu ada di kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar dan Palembang. Lainnya jomplang.”
Dia mencontohkan, seperti halnya CGV, industri layar lebar asal Korea tersebut yang tadinya gemar melakukan ekspansi kini harus berhati-hati dan selektif dalam melakukan perluasan pasar.
“CGV sekarang selektif banget dia, tadinya dianggap kayak di Korea asal masuk ke kota bisa [untung], tetapi sekarang kan enggak, pasar mulai ketat.”
Dalam hal ini, Djonny juga menyinggung karakter bioskop grup-grup besar yang terkesan ‘seenaknya’ melakukan ekspansi. Menurutnya, selama ini berkembangnya industri layar lebar di Indonesia dipicu oleh masifnya bioskop independen melakukan ekspansi di kabupaten dan kota.
“Waktu belum ada bioskop, kita sudah bikin. Begitu rame, eh masuklah itu bioskop grup besar, ya mati lah akhirnya.”
Oleh sebab itu, dia meminta adanya bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan bioskop independen di Indonesia. Salah satunya dengan memberikan subsidi untuk melakukan ekspansi. Di samping itu, perlu juga aturan yang mengatur pertumbuhan bioskop di setiap kota/kabupaten.
Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Regulasi Bekraf Ari Juliano Gema menuturkan pihaknya tidak bisa mengatur secara penuh ekspansi bioskop baik yang dilakukan grup besar maupun independen. Pasalnya, hal itu dianggap akan melanggar undang-undang persaingan usaha.
“Sepanjang bersaing secara sehat seharusnya tidak apa-apa. Nanti pemerintah mungkin bisa membantu dan memfasilitasi bioskop independen untuk meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga bisa lebih diminati penonton,” kata Ari, Minggu (6/10/2019).
Ari menambahkan saat ini pihaknya baru ada pada tahap pembicaraan dengan pemerintah daerah untuk memberikan insentif terhadap pelaku bisnis bioskop.
“Saat ini baru pada tahap pembicaraan dengan pemda terkait agar memudahkan perizinan pendirian bioskop baru di daerahnya.”
