Bisnis.com, JAKARTA -- Anggaran belanja Kementerian Perhubungan Tahun 2020 sebesar Rp43,11 triliun telah disetujui dan ditetapkan secara sah oleh Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR tentang Penetapan Hasil Pembahasan Alokasi Anggaran & Program Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Kom V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2020. Sebelumnya, alokasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp42,67 triliun.
"Anggaran Kemenhub untuk 2020 telah disetujui sebesar Rp43,11 triliun. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Komisi V DPR RI yang telah bersama-sama membahas alokasi anggaran dalam rapat kerja dan rapat dengan pendapat dengan kami,” tutur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (18/9).
Total jumlah anggaran ini berasal dari penambahan anggaran sebesar Rp441,5 miliar untuk membangun infrastruktur transportasi dan pengembangan destinasi wisata prioritas seperti Morotai, Labuan Bajo, Manado, Wakatobi, Borobudur, Tanjung Kelayang, dan Danau Toba. Tambahan dana ini akan digunakan untuk pengembangan Morotai sebesar Rp18,5 miliar, Wakatobi Rp19,7 miliar, Borobudur Rp4,05 miliar, Tanjung Kelayang Rp5 miliar, Tanjung Lesung Rp5,4 miliar, dan Bromo-Tengger-Semeru Rp5,5 miliar.
Secara keseluruhan, anggaran senilai Rp43,11 triliun tersebut bakal disalurkan untuk empat jenis belanja yakni belanja modal sebesar Rp22,49 triliun atau 52,16 persen dari total anggaran; belanja pegawai sebesar Rp4,05 triliun (9,4 persen); belanja barang senilai Rp2,98 triliun (6,9 persen); dan belanja barang tidak mengikat sekitar Rp13,59 triliun (31,54 persen).
Adapun sumber pendanaannya berasal dari berbagai sumber yakni Rupiah Murni sebesar Rp28,62 triliun (66,4 persen dari total anggaran); Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp6,91 triliun (16 persen); BLU Rp1,73 triliun (4 persen); Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp2,9 triliun (6,7 persen); dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp2,94 triliun (6,8 persen).
Baca Juga
Pada Senin (16/9), Budi Karya menyampaikan pengembangan destinasi wisata akan dilakukan dengan memperbaiki pelabuhan serta memisahkan beberapa pelabuhan daerah yang dekat dengan wisata prioritas sekitar 10 kilometer (km) dari pelabuhan penumpang. Hal ini dilakukan guna mendukung kemudahan transportasi untuk pariwisata di Indonesia.
Dia melanjutkan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk mencanangkan dan mematangkan rencana ini guna mempercepat peningkatan wisatawan mancanegara (wisman).
"[Seperti] Pelabuhan Labuan Bajo nanti akan diperpanjang menjadi 2.800 meter dan akan dikelola oleh operator kombinasi dari lokal dan mancanegara. Pelabuhannya kita khususkan untuk pelabuhan penumpang, sedangkan pelabuhan khusus logistik direncanakan dipindahkan ke tempat lain," terang Budi Karya.
Pemindahan pelabuhan logistik nantinya akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemenhub memperkirakan infrastruktur serta pembangunan pelabuhan tersebut dapat digunakan mulai akhir 2020.
