Bisnis.com, JAKARTA -- Tujuh pelabuhan siap menerapkan Inaportnet dalam waktu dekat, menambah daftar 16 pelabuhan yang sebelumnya sudah menjalankan platform layanan tunggal kepelabuhanan itu.
Tujuh pelabuhan itu meliputi Pangkal Balam (Pangkal Pinang, Pulau Bangka), Pulau Baai (Bengkulu), Tanjung Pandan (Belitung), Cirebon, Talang Duku (Jambi), Benoa (Bali), dan Cilacap.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko mengatakan pelatihan petugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di tujuh pelabuhan telah selesai.
Sosialisasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan juga dilakukan, seperti operator pelabuhan, pelayaran, agen pelayaran, jasa pengurusan transportasi, dan perusahaan bongkar muat. Demikian pula dengan uji coba satu siklus pelayanan kapal barang sampai dengan penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB).
Menurutnya, sosialisasi dan sinkronisasi dengan ekosistem pelabuhan penting karena berkaitan dengan rasa saling percaya antarpihak untuk konsisten membuka dan bertukar data masing-masing.
"Dengan dilaksanakannya kegiatan itu, tujuh pelabuhan tersebut kami nyatakan siap [menerapkan Inaportnet]," katanya dalam kegiatan penandatanganan pakta integritas penerapan Inaportnet, Jumat (6/9/2019).
Baca Juga
Saat ini, Inaportnet telah diterapkan di 16 pelabuhan, mencakup Makassar (Sulawesi Selatan), Belawan (Sumatra Utara), Tanjung Priok (DKI Jakarta, Surabaya (Jawa Timur), Teluk Bayur (Sumatra Barat), Panjang (Lampung), Banten, Pontianak (Kalimantan Barat), Palembang (Sulawesi Selatan), Tanjung Emas (Jawa Tengah), Balikpapan (Kalimantan Timur), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Gresik (Jawa Timur), Bitung (Sulawesi Utara), Ambon (Maluku), dan Sorong (Papua Barat).
Kemenhub menargetkan implementasi Inaportnet bisa diperluas ke 16 pelabuhan lainnya tahun ini. Di luar tujuh pelabuhan yang relatif siap, sembilan pelabuhan akan menyusul kemudian, yakni Ternate, Samarinda, Kendari, Bontang, Jayapura, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Pekanbaru, dan Batam.
Wisnu mengakui jumlah itu masih jauh dari cukup jika melihat kebutuhan pertukaran data elektronik antarpelabuhan di Asean dalam wadah Asean Single Window. "Kita belum bisa melakukan hal itu ketika pelabuhan-pelabuhan belum menerapkan Inaportnet," ujarnya.
Kemenko Perekonomian, lanjut dia, telah meminta supaya ada percepatan untuk memperbaiki ease of doing business yang disyaratkan Bank Dunia. Selain itu, Inaportnet juga mengandung informasi data kapal yang dibutuhkan berbagai kementerian/lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Ditjen Bea dan Cukai, Badan Karantina.
