Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR yang juga Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Anton Sihombing meminta pemerintah untuk meringankan biaya verifikasi terhadap para importir nasional.
Menurutnya, upaya meringankan biaya itu bisa dilakukan dengan memberikan perhatian penuh pada lembaga survei yang ditunjuk pemerintah. Menurutnya, sebaiknya biaya verifikasi dari lembaga survey tersebut ditinjau ulang sehingga tidak membebani para importir.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap kehidupan dan pengembangan importir. Tetapi, proses verifikasi yang dilalukan oleh lembaga atau Badan Survey yang ditunjuk pemerintah, harus menjadi perhatian ekstra,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (22/8/2019).
Dia menambahkan bahwa selain biaya verifikasi memberatkan importir, verifikasi tersebut juga seharusnya diawali dengan kesepakatan dengan pihak GINSI.
Ketua Umum BPP GINSI periode 2017-2022 itu menegaskan bahwa sesuai dengan Undang Undang Kementerian Perdagangan, verifikasi importir harus melibatkan GINSI.
Bahkan, juga disebut bahwa pemerintah harus memberi insentif atau bonus sebagai perangsang kepada importir yang mengimpor bahan baku untuk kebutuhan industri dalam negeri, meskipun akhirnya juga diekspor.
“Pemerintah harus memberi insentif supaya mereka bergairah. Juga menertibkan tarif tarif di pelabuhan, termasuk biaya biaya yang dibebankan kepada importir perlu dikaji kembali, karena manfaatnya terasa sangat kurang” kata Anton.
Anton berpendapat, sesuai Permenhub No.72/tahun 2017, semua penentuan atau penetapan tarif, di pelabuhan Utama Tanjung Priok harus melibatkan lima asosiasi. Yaitu, GINSI, GPEI, ALFI,INSA, dan APBNI. Artinya, jika GINSI tidak dilibatkan maka keputusan itu dianggap tidak sah.
Politisi Partai Golkar tersebut juga mengharapkan, agar Kementerian Perindustrian diberi keleluasaan mengembangkan dan membuka industri lokal maupun internasional di seluruh pelosok Indonesia.
Artinya, industri industri skala kecil, menengah dan besar harus dibangun di sentra sentra ekonomi di seluruh Indonesia, baik untuk kebutuhan konsumen dalam negeri maupun ekspor.
