Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Melirik Peluang Ekspor Tenaga Guru dan Dokter ke Afrika

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan kesiapannya untuk menggekspor tenaga kerja guru ke Afrika.
Ilustrasi/JIBI
Ilustrasi/JIBI

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan kesiapannya untuk menggekspor tenaga kerja guru ke Afrika.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuturkan secara kualitas guru di Indonesia sangat mumpuni sehingga sangat dimungkinkan untuk melaksanakan ekspoe guru. 

"Terlebih lagi, secara kuantitas, jumlah, lulusan pendidikan guru Indonesia memang sudah berlebih dan bahkan over supply," ujarnya kepada Bisnis.com  dalam pesan singkat, Rabu (21/8/2019) malam.

Adapun jumlah mahasiswa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) tahun 2017 sekitar 1,48 juta guru ditambah yang kuliah di universitas terbuka hampir mencapai 250.000 guru.

Selain itu, lulusan LPTK setiap tahunnya sekitar 350.000 guru, padahal kebutuhan guru per tahun tidak lebih dari 200.000 guru.

"Kami siap untuk melaksanakan ekspor guru kalau memang dilakukan," kata Muhadjir

Di sisi lain, untuk rencana ekspor tenaga kerja dokter di Afrika, Mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zainal Abidin yang saat ini menjabat sebagai Ketua IDI Cabang Kota Bogor menuturkan kalau dokter Indonesia dipersiapkan dengan baik untuk bekerja di luar negeri tentu dokter Indonesia akan siap. 

"Tinggal pemerintah, organisasi profesi dan institusi pendikan dokter mempersiapkan dengan baik," ucapnya. 

Kendati demikian, pemerintah perlu memetakan terlebih dahulu kebutuhan dokter di dalam negeri sebelum melakukan ekspor tenaga kerja dokter. Hal itu untuk menjaga dan memelihara kesehatan penduduk berbangsa Indonesia. 

Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu menuturkan dokter di Indonesia secara kualitas keterampilan sudah mumpuni untuk siap dikirim ke luar. 

Saat ini jumlah lulusan dokter Indonesia setiap tahun yakni 12.000 orang. Apabila dihitung kebutuhan dokter dengan ratio 42 per 100.000 penduduk, jumlah dokter di Indonesia sudah berlebihan. 

Kendati demikian, persoalan saat ini pada distribusi dokter yang belum merata terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. 

"Jumlah dokter di Indonesia berlebih tetapi belum merata. Pemerataan ini yang perlu selesaikan terlebih dahulu," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo menuturkan pemerintah perlu memiliki aturan dan perlindungan yang jelas dengan negara-negara di Afrika sebelum mengirimkan tenaga kerja dokter dan guru. 

Pemerintah juga perlu memberikan sertifikasi keterampilan dan kompetensi pada tenaga kerja dokter dan guru yang dikirimkan ke Afrika. Hal itu diperlukan agar tak ada tenaga kerja yang dipulangkan dari Afrika. 

"Kepastian hukum di sana harus jelas dahulu. Dokter dan guru juga perlu diberikan keterampilan terutama bahasa yang mumpuni untuk dapat dikirim ke Afrika," katanya. 

Indonesia berencana mengekspor guru dan dokter ke sejumlah negara Afrika, setelah sejumlah negara di benua tersebut menyatakan minatnya terhadap sektor kesehatan dan pendidikan RI.

KERJA SAMA

Kemarin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dalam pertemuannya dengan pejabat negara dari Madagaskar dan Equatorial Guinea, kedua negara tersebut menyatakan keinginannya untuk bekerja sama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, kedekatan secara kultur dan sejarah diplomatik menjadi salah satu alasan terbesar negara-negara tersebut bersedia bekerja sama di sektor jasa dengan RI.

“Saya katakan kepada negara-negara Afrika itu, untuk tahap awal, mereka dapat mengirimkan timnya ke Indonesia untuk belajar di sini terlebih dahulu. Selanjutnya, mereka bisa menyebutkan profesi dokter dan guru seperti apa yang mereka mau, yang selanjutnya kita tindak lanjuti untuk mengirim tenaga kerja kita ke negara tersebut,” katanya, di sela-sela forum Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) di Nusa Dua Bali, Rabu (21/8/2019).

Kendati demikian dia tidak dapat menyebutkan berapa banyak kebutuhan tenaga medis dan pendidikan asal RI yang diminta oleh kedua negara tersebut.

Pasalnya, lanjutnya, pembicaraan mengenai kerja sama di sektor pendidikan dan kesehatan tersebut masih di tahap awal. Dia menyebutkan, selain Madagaskar dan Equatorial Guinea, beberapa negara lain juga menunjukkan minatnya untuk bekerja sama di sektor serupa.

Namun, dia mengaku akan lebih dahulu melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai minat negara-negara asal Afrika tersebut.

“Dalam waktu dekat setelah melaporkan minat dari negara-negara Afrika tersebut kepada Presiden Joko Widodo, saya akan berkunjung ke negara mereka. Selain membahas mengenai kerja sama sektor pendidikan dan kesehatan, saya juga akan membahas potensi kerja sama lain, seperti pertambangan dan infrastruktur,” jelasnya.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhamamd Ramli Rahim mengatakan, mendukung langkah pemerintah mengekspor tenaga guru ke Afrika.

Menurutnya, selama ini Indonesia masih mengalami kelebihan jumlah guru, terutama di mata pelajaran kategori normatif dan adaptif.

“Saya sepakat adanya ekspor guru ke negara lain. Kualitas guru-guru kita pun banyak yang bagus. Sebab kendala di sektor guru dalam negeri saat ini adalah jumlahnya banyak, namun jumlah lokasi mengabdinya terbatas,” katanya ketika dihubungi Bisnis.com, Rabu (21/8/2019).

Namun demikian, dia memperingatkan kepada pemerintah, apabila permintaan negara Afrika berupa guru dengan spesifikasi mata pelajaran produktif, maka Indonesia tidak akan bisa memenuhinya. Pasalnya, Indonesia sendiri saat ini masih kekurangan guru mata pelajaran produktif yang biasanya bertugas di sekolah kejuruan.

“Guru-guru mata pelajaran produktif seperti di sekolah kejuruan ini sangat sedikit. Bahkan kita saja masih defisit, karena tidak ada sekolah tinggi yang memang khusus menyediakan lulusan guru dari sektor teknik. Kebanyakan guru yang ada adalah lulusan dari sekolah keguruan umum,” jelasnya.

Untuk itu, menurutnya, apabila Indonesia berambisi mengekspor guru dengan spesifikasi mata pelajaran produktif, pemerintah harus membenahi sistem pendidikan guru di Indonesia.

Terlebih, lanjutnya, ketersediaan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang menyediakan lulusan guru sekolah kejuruan sangat terbatas.

Dia mengatakan, apabila pemerintah bisa memperbaiki kelemahan tersebut dan dapat mengekspor tenaga pendidik, maka guru-guru Indonesia dapat menjadi solusi untuk meningkatkan devisa sektor jasa.

Apalagi, sejumlah negara di Afrika memiliki prospek yang menjanjikan untuk mengekspor tenaga kerja pendidik sekolah kejuruan, lantaran sektor manufakturnya sedang berkembang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper