Bisnis.com, JAKARTA — Program pemerintah memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 818.000 mahasiswa diyakini akan meningkatkan angka partisipasi kasar Indonesia sebesar 50% pada 2020.
Untuk diketahui, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah merupakan program Presiden Joko Widodo yang mulai diterapkan pada tahun depan.
Adapun, selama ini program KIP hanya diberikan kepada masyarakat yang tak mampu di jenjang SD, SMP, dan SMK. Namun mulai tahun depan, program KIP ini diperluas untuk jenjang perguruan tinggi.
Selama ini, di jenjang perguruan tinggi, pemerintah telah memiliki program Bidikmisi.
Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko mengatakan dengan adanya program KIP kuliah, diperkirakan angka partisipasi kasar (APK) di Indonesia mencapai 50%.
Adapun APK tahun ini sebesar 36,7%, meningkat dari tahun lalu yang sebesar 34,58%. APK merupakan indikator untuk mengukur banyak atau sedikitnya masyarakat Indonesia dalam mengakses pendidikan tinggi.
Baca Juga
Optimisme naiknya APK pada tahun depan itu dikarenakan sasaran penerima KIP Kuliah mencapai 818.000 orang yang mencakup lanjutan Bidikmisi untuk 398.000 mahasiswa, dan penerimaan mahasiswa baru 420.000 mahasiswa di tahun depan.
Adapun, selama ini, rendahnya APK di Indonesia dikarenakan mahalnya biaya untuk mengenyam jenjang perguruan tinggi sehingga dengan KIP kuliah ini akan mampu meningkatkan level APK Indonesia.
"Dengan perluasan KIP ini dapat meningkatkan APK Indonesia di level 50%. Ini dengan catatan penerima KIP kuliah ini tepat sasaran ya dan merata bukan hanya di Pulau Jawa," ujarnya kepada Bisnis.com, baru-baru ini.
Kendati demikian, penerima APK ini harus diutamakan kepada mahasiswa yang tak mampu dan jauh dari akses pendidikan.
"Diutamakan juga mahasiswa yang keterima di PTS karena selama ini pemberian bantuan melalui Bidikmisi lebih diutamakan mahasiswa PTN," katanya.
KIP kuliah ini juga harus diberikan kepada program studi yang siap kerja atau sesuai dengan kebutuhan industri.
Budi menambahkan untuk meningkatkan level APK ini, pemerintah juga perlu menggencarkan kuliah berbasis online atau jarak jauh karena biaya yang murah dan bisa diakses dimanapun.
Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria berpendapat kenaikan dua kali lipat penerima KIP akan sangat membantu bagi mahasiswa kurang mampu.
“Memang itulah yang harus terus didorong. Namun yang penting juga adalah sosialisasi ke siswa SMA yang kurang mampu agar memiliki harapan untuk meneruskan studinya ke universitas," ucapnya.
Dia meyakini naiknya penerima KIP akan berdampak pada kenaikan APK. Kendati demikian, lanjutnya, APK akan naik lebih signifikan dengan masifnya pembelajaran online
"Ya akan naik tetapi saya blm bisa memprediksi angka kenaikannya. Untuk menaikkan APK, maka KIP harus disertai masifnya pembelajaran online karena dua hal ini penting," tutur Arief.
PORSI PENERIMA KIP KULIAH
Anggota Dewan Kehormatan Forum Rektor Indonesia Asep Saefuddin mengusulkan agar porsi pemberian KIP ini diberikan kepada mahasiswa untuk program vokasi atau politeknik sebesar 75% dan sebesar 25% untuk jenjang sarjana.
Menurutnya, agar KIP ini dapat berkontribusi besar dalam peningkatan APK harus disinergikan dengan sektor industri.
Oleh karena itu, KIP harus diprioritaskan bagi program vokasi atau D3 atau program yang harus benar-benar berorientasi industri sehingga lulusan D3 bisa mengisi pasar kerja, atau langsung disedot oleh sektor industri.
Pasalnya, apabila hanya menaikkan APK tanpa konsep integrasi dengan dunia kerja maka hanya akan meningkatkan pengangguran intelektual.
"Bersamaan dengan itu sinergitas perguruan tinggi Vokasi termasuk politeknik dengan industri harus kuat, link and match program, kurikulumnya harus sering diperbaiki sesuai dengan perubahan zaman, guru-guru harus memahami/menguasai keterqmpilan dan ilmu terapan, fasilitas kekinian," terangnya.
Dia menilai, untuk menaikkan APK juga terkait pada kapasitas fasilitas PTN. Pasalnya, banyak pelamar ke PTN tetapi tidak lulus, padahal di lain pihak ada PTS yang masih kekurangan mahasiswa. Oleh karena itu, sebaiknya penerima KIP kuliah ini dialokasikan kepada PTS.
"Kalau diberikan lebih banyak ke PTS, saya yakin akan ada peningkatan APK secara signifikan. Ini karena mereka yang melamar PTN, kalau tidak salah hanya sekitar 20% saja yang lulus," kata Asep.
Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji berpendapat pemerintah perlu melakukan evaluai program beasiswa Bidikmisi sebelum menerapkan KIP kuliah.
"Perlu evaluasi apakah bidikmisi selama ini meningkatkan APK? Apakah nantinya KIP kuliah juga dapat meningkatkan APK," ujarnya.
Selama ini peningkatan anggaran pendidikan tak dibarengi kualitas peningkatan pendidikan di Indonesia.
Oleh karena itu, meningkatnya APK ini juga perlu dibarengi dengan meningkatnya kualitas pendidikan termasuk kualitas lulusan mahasiswanya.
"Jangan sampai memperbanyak jumlah sarjana yang tidak kompeten," ucapnya.
Seperti diketahui, dalam nota keuangan 2020, Presiden Jokowi akan mendistribusikan 818.000 KIP kuliah yang kepada mahasiswa dan mahasiswi yang kurang mampu di Tanah Air.
Jumlah itu terdiri dari lanjutan Bidikmisi untuk 398.000 mahasiswa dan penerimaan mahasiswa baru 420.000 mahasiswa. Jumlah penerima KIP kuliah ini meningkat dari outlook 2019 yang mencapai 463.000 mahasiswa.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp7,5 triliun di RAPBN 2020 dimana naik 53% dari program Bidikmisi 2019.
Adapun calon mahasiswa dan mahasiswa yang ingin mendapatkan KIP kuliah harus lulusan pemegang KIP di sekolah menengah atas (SMA).
Selain itu, peserta didik harus diterima dalam Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terakreditasi A ataupun B. Mereka pun harus menyertakan keluarga tidak mampu dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan meliputi biaya hidup Rp4,2 juta untuk masing-masing mahasiswa per semester dan biaya pendidikan Rp2,4 juta per mahasiswa setiap semester.
Proogram studi diutamakan pada penerima KIP kuliah ini adalah mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi vokasi, atau politeknik, atau sarjana program studi sains dan teknologi.
