Meneropong Fokus Kebijakan Pendidikan 2020

Dalam pidato nota keuangan Presiden Joko Widodo pada Jumat (16/8/2019), pemerintah akan menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai tema utama dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2020.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 20 Agustus 2019  |  19:35 WIB
Meneropong Fokus Kebijakan Pendidikan 2020
Presiden Joko Widodo (depan kiri) berbincang dengan Rektor IPB Herry Suhardiyanto (depan kanan) saat sidang terbuka di Grha Widya Wisuda, Kampus IPB, Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/9). - ANTARA/Arif Firmansyah

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam pidato nota keuangan Presiden Joko Widodo pada Jumat (16/8/2019), pemerintah akan menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai tema utama dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2020.

Di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Perwakilan Rakyat, Presiden Jokowi menyebutkan di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara lain, Indonesia dapat melawan kondisi tersebut yakni dengan kunci melalui peningkatan daya saing nasional, dengan bertumpu pada kualitas SDM.

SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital. Penyiapan berbagai program pembangunan SDM ini untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. 

Presiden Jokowi meyakini dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju. Oleh karena itu, tema kebijakan fiskal 2020 yakni APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM. 

Tak main-main, Presiden Jokowi pun meningatkan anggaran pendidikan menjadi sebesar Rp505,8 triliun pada 2020. 

Angka ini meningkat 29,6% dibandingkan dari realisasi anggaran pendidikan pada 2015 lalu yang hanya sekitar Rp390,3 triliun.

Pembangunan SDM di Indonesia ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Membangun dan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia diperlukan dari hulu ke hilir, mulai dari bangku pendidikan, kurikulum pendidikan, guru, kualitas perguruan tinggi, program studi, kualitas dosen hingga program-program pelatihan tambahan. 

KIP KULIAH

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan pihaknya berkomitmen untuk membangun dan meningkatkan kualitas SDM salah satunya dengan menerbitkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. 

Adapun, tahun depan pihaknya menyiapkan alokasi beasiswa kuliah kepada 400.000 mahasiswa pada 2020. Hal tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depan.

"Pada 2019, kami mengalokasikan sekitar 130.000 beasiswa kepada anak kurang mampu. Tahun depan akan disiapkan 400.000 beasiswa dalam bentuk KIP Kuliah,” ujarnya.

KIP Kuliah tersebut merupakan perluasan dari program beasiswa bidikmisi dimana KIP Kuliah tidak hanya menyasar mahasiswa dari perguruan tinggi negeri, tetapi juga perguruan tinggi swasta, sekolah vokasi, dan politeknik.

Untuk membangun SDM berkualitas, lanjutnya, perguruan tinggi memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas SDM. Para pengelola perguruan tinggi diminta tidak cepat puas dengan capaian dan kompetensi yang dimiliki sehingga tidak terjebak dalam zona nyaman. 

Menurutnya, perguruan tinggi dan lembaga penelitian telah membuktikan keunggulan SDM melalui inovasi dan kreativitas yang dihasilkan. 

"Saya berharap ini agar keduanya terus memberikan pembinaan inovasi dan kreativitas. Terlebih, saat ini sudah ada dukungan melalui Undang-Undang Sistem Nasional Iptek (Sisnas Iptek)," katanya. 

Nasir menambahkan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa perguruan tinggi yakni program studi (prodi) yang dibuka dan dikembangkan perguruan tinggi harus sesuai dengan kebutuhan pasar dan zaman.

"Program studi yang ada bukan bussiness as ussual, program studi yang ada sekarang itu masa lalu yang dipertahankan terus, ini kami sudah ubah, prodi yang akan dipilih adalah prodi yang dibutuhkan oleh pasar," ucapnya. 

Prodi yang berkembang ke depan diharapkan harus mampu mencetak lulusan pendidikan tinggi yang terampil dan menjawab kebutuhan dunia kerja.

"Kalau ada lulusan yang tidak dibutuhkan oleh market itu kan masalah dan nanti jadi pengangguran, maka ada beberapa prodi saya mulai moratorium," kata Nasir.

Sementara itu, dari sisi tenaga pendidik, jumlah profesor di Indonesia mengalami pertambahan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Jumlah profesor di Indonesia saat ini ada sebanyak 5.500 orang, mengalami pertambahan dalam waktu empat tahun yang sebelumnya hanya 4.000 orang. 

"SDM meningkatkannya luar biasa sekarang. Guru besar peningkatannya sangat tinggi sekali. Sekarang 5.500 orang, 4.000 orang berpuluh-puluh tahun, dalam 4 tahun meningkat sebanyak 1.500 orang," tutur Nasir. 

MUTU MAHASISWA

Dewan Kehormatan Forum Rektor Indonesia Asep Saefuddin berpendapat penambahan dana untuk mutu perguruan tinggi dan mahasiswa itu sangat baik sekali. 

Hal itu menunjukkan kepedulian Presiden Jokowi kepada dunia pendidikan ini tinggi sekali serta sesuai dengan janji Presiden bahwa sejak tahun ini SDM menjadi prioritas. 

Menurutnya, hal ini harus segera dijawab oleh Kemenristekdikti, program apa yang betul-betul bisa mendongkrak mutu perguruan tinggi dan pembelajaran mahasiswa. 

"Ini kesempatan emas bagi Kemenristekdikti dan perguruan tinggi untuk membuat rancangan kegiatan yang jelas dampaknya terhadap mutu," kata Asep

Lalu di sisi pendidikan dasar hingga menengah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menuturkan guru menjadi kunci dalam pembenahan SDM yang unggul di Tanah Air.

Menurutnya, dunia pendidikan tidak mungkin melahirkan lulusan-lulusan sekolah yang unggul tanpa sentuhan guru yang berkualifikasi unggul.

"Tidak ada rumusan dan kurikulum, guru bisa membuatnya. Kalau tidak ada sarana prasana, guru tetap bisa mengajar. Kalau tidak ada gedung sekolah, guru tetap bisa mengajar meski hanya di lapangan," ujarnya. 

Dia menilai kurikulum yang sejati dalam dunia pendidikan adalah guru. Oleh karena itu, pihaknya akan fokus meningkatkan SDM unggul pada guru dan siswa. Peningkatan kualitas guru akan dilakukan mulai dari pendidikan dan pelatihan yang ditempuh. 

Pelatihan yang diberikan tidak hanya sekali saja, namun juga sebelum dan sesudah pelatihan. Pelatihan juga berbasiskan zona dimana guru mendapatkan pelatihan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di wilayah itu.

Pihaknya juga akan membenahi cara perekrutan guru sehingga menjadi guru benar-benar yang terbaik karena memegang peranan penting dalam mendidik anak bangsa.

"Pemberian insentif dan tunjangannya termasuk tugas pokok dan beban kerja guru juga akan diatur secara menyeluruh," ucapnya.

Selain itu, dari sisi siswa, pihaknya mengupayakan wajib belajar 12 tahun bisa terealisasi dengan optimal.

Menurutnya, wajib belajar 12 tahun ini dapat dioptimalkan secara bertahap dengan sistem zonasi baik melalui jalur formal dan nonformal. 

Dengan wajib belajar ini pun, anak-anak yang putus sekolah diajak kembali ke sekolah maupun PKBM sehingga bisa mendapatkan layanan pendidikan.

"Kami juga bekerja sama dengan Kemendagri, khususnya Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dan sedang pertimbangkan kemungkinan nomor induk kependudukan bisa menjadi nomor induk siswa nasional," terangnya.

MAKSIMALKAN ANGGARAN

Pengamat Pendidikan Doni A Koesoema mengatakan kenaikan anggaran di sektor pendidikan ini harus dimaksimalkan penggunannya untuk peningkatan kualitas SDM, bukan untuk belanja gaji dan operasional. 

Menurutnya, perbaikan dan peningkatan kualitas SDM memang sudah selayaknya perlu dilakukan sejak di bangku pendidikan dasar maupun perguruan tinggi. Pasalnya, tanpa SDM yang unggul, Indonesia tak dapat meraih bonus demografi. Terlebih, memasuki era revolusi industri 4.0, pembenahan SDM serta peningkatan skillnya mulai perlu dilakukan.

"Ini harus bahu pembahu, antara pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, hingga dunia usaha agar SDM yang tercetak ini unggul," ucapnya. 

Memang bukan pekerjaan yang mudah untuk memperbaiki kualitas SDM Indonesia. Namun, kalau pemerintah Indonesia tak mulai sejak dini melakukan pembenahan, kapan lagi dilakukan.

Perlu kebijakan menyeluruh dari hulu ke hilir untuk membenahi dan meningkatkan SDM Indonesia. Tak cuma sekadar peningkatan anggaran saja, tetapi sinergitas antar kementerian sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kualitas SDM. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pendidikan

Editor : Wike Dita Herlinda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top