Bisnis.com, MANGAPURA — Kabar baik datang dari Bali awal pekan ini. Pemerintah Indonesia berhasil mencapai kesepakatan bisnis senilai US$822 juta dengan negara-negara Afrika dalam forum Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kesepakatan bisnis tersebut meningkat dari perolehan pada forum yang sama tahun lalu, yang mencapai US$586 juta.
Adapun, kesepakatan bisnis tersebut meliputi kerja sama di bidang infrastruktur, perdagangan dan investasi di berbagai sektor.
“Nilai kesepakatan bisnis ini masih bisa terus bertambah, karena seusai acara ini kesepakatan-kesepakatan lain akan diperoleh oleh pebisnis dari Indonesia dan Afrika,” ujarnya, dalam forum IAID di Nusa Dua Bali, Selasa (20/8/2019).
Adapun, kesepakatan bisnis tersebut meliputi kerja sama PT Wijaya Karya Tbk. (Persero) dengan pemerintah Niger untuk pembangunan komplek kepresidenan senilai US$10 juta dan kerangka kesepakatan pembangunan La Tour De Goree Tower antara Wijaya Karya, Indonesia Eximbank dan Pemerintah Senegal senilai US$250 juta.
Selain itu, ada pula kesepakatan pembangunan perumahan rakyat antara pemerintah Wijaya karya dengan Pantai Gading senilai US$200 juta.
Baca Juga
Perusahaan pelat merah RI tersebut juga menjalin kesepakatan dengan Tanzania di bidang konstruksi senilai US$190 juta.
Selanjutnya, terdapat kesepakatan terkait dengan distribusi farmasi antara Kimia Farma dan Topwide Pharmaceutical asal Nigeria senilai US$2,5 juta.
Masih di sektor farmasi, terdapat juga kesepakatan antara PT Bio Farma (Persero) dengan sejumlah perusahaan farmasi di Tanzania dan Nigeria senilai US$7,5 juta.
Perjanjian bisnis juga terjadi antara Dexa Group dengan Bahari Pharmacy asal Tanzania sebesar US$1,5 juta.
Di samping itu kesepakatan bisnis juga diperoleh PT Indesso Aroma dengan perusahaan asal Tanzania senilai US$2,5 juta dan PT Energi Mega Persada Tbk. dengan perusahan dari Mozambik senilai US$83 juta.
Terakhir kesepakatan kerja sama pembiayaan antara Indonesia Eximbank dengan Bank Pembangunan Negara-Negara Afrika Tengah (BDEC) senilai US$50 juta.
Hal tersebut, menurut Retno diharapkan dapat meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Afrika.
Sebab, menurutnya, selama ini secara hubungan diplomatik Indonesia dan Afrika sangat dekat.
Namun, kedekatan tersebut belum membuahkan hasil yang signfikan bagi perekonomian nasional.
PENGALAMAN MUMPUNI
Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di forum IAID mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman yang cukup mumpuni dalam membangun infrastruktur.
Untuk itu dia mengajak negara-negara Afrika untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahan asal Indonesia untuk membangun infrastruktur di Benua Hitam.
“BUMN dan perusahaan swasta di Indonesia sudah memiliki kekuatan dan pengalaman yang memadai di bidang infrastruktur. Kami berpengalaman membangun infrastruktur dengan tantangan geografis dan iklim yang berat. Untuk itu kami sangat terbuka untuk bekerja sama, membantu pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan seluruh bangsa Afrika,” ujarnya dalam sambutannya.
Dia menambahkan, dalam upaya Indoesia meningkatkan ekspansinya ke Afrika, pemerintah RI telah menempatkan 22 konsulat kehortmatan di Benua Hitam pada tahun ini. Jumlah konsulat kehormatan itu, menurutnya naik 70% dari tahun lalu.
Dihubungi terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P. Roeslani mengaku mengapresiasi pesatnya perkembangan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Afrika.
Menurutnya, dalam beberapa tahun yang lalu, Afrika menjadi kawasan yang potensial namun jarang terjamah oleh pemerintah dan pebisnis Indonesia.
“Melalui kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir yang memfokuskan ekspansi kerja sama ekonomi dan perdagangan di Afrika, kita mulai melihat banyak pengusaha yang mulai memanfaatkan potensi di negara tersebut,” jelasnya.
Namun demikian, dia menilai ekspansi berupa ekspor maupun investasi di Afrika masih memiliki tantangan yang sangat besar.
Di sektor perdagangan, hambatan secara tarif dan nontarif masih sangat tinggi sehingga sulit untuk memaksimalkan pasar negara-negara Benua Hitam.
Di sisi lain, menurutnya, beberapa perusahaan Indonesia cukup sulit menjual produk ke Afrika lantaran belum banyaknya lembaga pembiayaan yang mumpuni di benua tersebut.
Sementara itu, terkait dengan investasi, beberapa negara masih terbilang belum terlalu stabil dari sisi ekonomi maupun politik, sehingga memiliki risiko yang tergolong besar.
“Selain itu, untuk kerja sama pembangunan proyek di beberapa negara di Afrika, perusahaan Indonesia masih terganjal oleh terbatasnya kemampuan pembiayaan di negara yang bersangkutan,” lanjutnya.
TEKAN DEFISIT
Di samping itu, neraca perdagangan Indonesia dengan negara benua Afrika yang mencatatkan defisit pada tahun lalu, membuat pemerintah berusaha keras memaksimalkan potensi yang ada di kawasan tersebut tersebut.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, salah satu langkah yang sedang ditempuh RI adalah dengan menjajaki sejumlah negara Afrika yang berpotensi dijadikan mitra untuk menggelar kerja sama dagang.
Menurutnya, beberapa negara yang saat ini sedang dijajaki potensinya adalah Uganda, Somalia, Tanzania, Djibouti dan Mauritius.
“Beberapa negara seperti Tanzania dan Djibouti bahkan sudah sepakat untuk melakukan pendalaman kerja sama dagang. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan joint feasibility study dengan mereka terkait potensi yang bisa kita dapatkan dari negara-negara tersebut,” jelasnya.
Enggartiasto mengatakan, kendati Djibouti memiliki populasi penduduk dan luas wilayah yang relatif kecil, negara tersebut dapat menjadi hub ekspor RI ke negara-negara lain seperti Ethiopia, Eritrea dan Timur Tengah.
Untuk itu, dia mengaku akan menjajaki secara lebih mendalam mengenai ketersediaan area perdagangan bebas di Djibouti yang dapat dijadikan sebagai hub ekspor produk Indonesia.
