1. Pindah Ibu Kota ke Kalimantan Dipercaya Naikkan PDB
Pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan dipercaya akan meningkatkan "Gross Domestic Product" atau "Produk Domestik Bruto (PDB)" secara nasional hingga 0-1-0,2 persen, saat ini GDP Indonesia ada pada 1,016 triliun dolar AS.
“Pembangunan Ibu Kota baru itu akan dimulai tahun 2021,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, baca selengkapnya di sini
2. Menkeu : Kalau Bahas Pajak Banyak yang Ngambek
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan masih banyak pelaku usaha e-commerce yang 'ngambek' ketika membahas pajak.
Dalam acara Ignite The Nation, Gerakan 1000 Start-Up, Sri Mulyani menyatakan saat ini masih banyak pelaku usaha e-commerce yang enggan membahas soal pajak. Baca selengkapnya di sini
3. LPEI, WIKA & Sejumlah Negara Afrika Teken Kesepakatan Bisnis US$640 Juta
Sejumlah kesepakatan bisnis dengan nilai total mencapai US$640 juta ditandatangani Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan sejumlah negara Afrika di sela-sela penyelenggaraan Indonesia - Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 2019 di Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8/2019).
LPEI dan Wijaya Karya (WIKA) menandatangani framework agreement bersama pemerintah Senegal dan Agence de gestion du Patrimoine bati de l’Etat untuk konstruksi kawasan bisnis terpadu (mixed used complex - Goree Tower) senilai US$250 juta. Baca selengkapnya di sini
4. Lewat Inpres, Pemerintah Setop Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut
Pemerintah menyetop pemberian izin baru hutan primer dan lahan gambut sejalan dengan komitmen untuk menyempurnakan tata kelola hutan dan lahan gambut.
Berdasarkaan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pada 7 Agustus 2019. Baca selengkapnya di sini
5. Tak Mau Bergantung pada APBN, DPR Ingin Punya Anggaran Sendiri
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta kepada Kementerian Keuangan agar ke depannya DPR RI dapat mengelola anggaran tersendiri.
Menurut Fahri, diperlukan suatu badan seperti Congressional Budget Office (CBO) di AS. Baca selengkapnya di sini
