Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan masih banyak pelaku usaha e-commerce yang 'ngambek' ketika membahas pajak.
Dalam acara Ignite The Nation, Gerakan 1000 Start-Up, Sri Mulyani menyatakan saat ini masih banyak pelaku usaha e-commerce yang enggan membahas soal pajak.
"Semua ribut, ngambek, kalau tak bayar pajak ya tak ada belanjanya," ujar Sri Mulyani di Istora Senayan, Minggu (18/8/2019).
Dia menjelaskan, saat ini seluruh dunia masih menghadapi tantangan perpajakan bagi ekosistem e-commerce. Oleh sebab itu dia akan mengintensifkan pembahasan selain lintas kementerian tetapi juga kepada para pelaku usaha.
Sri Mulyani menjabarkan bahwa banyak masukan dari pelaku usaha terkait pemungutan pajak e-commerce.
Pasalnya dagang online ini menyebut banyak portal yang menumbuhkan ekosistem dagang online ini selain platform e-commerce eksisting.
Baca Juga
"Mereka [pelaku usaha] mengadukan bahwa pedagang terkadang menjual langsung ke Facebook, ke Instagram. Kalau kejar Tokopedia mereka lari kes ya saya lari kesana juga," ungkap Sri Mulyani.
Dia menegaskan ini adalah upaya pemerintah melakukan penyerataan level of playing field. Terutama bagi pelaku usaha konvensional maupun e-commerce, caranya dengan mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital.
"Ini azas keadilan. Bukan hobi saya memajaki," tutur Sri Mulyani.
Asal tahu saja, target penerimaan pajak pada RAPBN 2020 menjadi Rp2.221,5 triliun. Target penerimaan ini naik Rp56,4 triliun dari target APBN 2019.
Oleh sebab itu Kementerian Keuangan mulai mengintensifkan rencana pajak e-commerce. Adapun pemerintah juga akan menempuh sejumlah opsi.
Beberapa di antaranya yakni; memobilisasi pendapatan negara, optimalisasi penerimaan perpajakan, maupun reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
