Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pelaku usaha berpendapat Indonesia bisa belajar dari Korea Selatan dalam menerapkan program kartu prakerja untuk menurunkan angka pengangguran.
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam berpendapat kartu prakerja sebenarnya sudah diterapkan di beberapa negara seperti Korea Selatan, yang ditujukan untuk pencari kerja dengan nilai US$2.500 per orang atau sekitar Rp35 juta.
Dalam hitungan pengusaha, alokasi anggaran kartu prakerja membutuhkan Rp30 triliun hingga Rp40 triliun untuk mendidik pencari kerja yang jumlahnya 2,7 juta per tahun agar mempunyai keterampilan yang memadai untuk bisa bekerja.
“Alokasi anggaran di tahun depan yang senilai Rp10 triliun ini jauh dari ideal tetapi bagus untuk permulaan karena kalau langsung besar juga belum tentu siap dengan infrastruktur pelatihannya seperti instruktur," ucapnya kepada Bisnis.com, Senin (19/8/2019).
Kendati demikian, tantangan lapangan kerja saat ini hanya 80% usaha di Indonesia dari sektor informal dan usaha kecil yang sedang menghadapi persaingan dengan barang impor dan lemahnya daya beli serta likuiditas yang berkurang.
"Jadi di sektor demandnya juga tidak kuat untuk menyerap tenaga kerja baru yanf masuk pasar kerja. Jadi yang dibutuhkan saat ini tenaga kerja yang dapat mendorong entrepreneurship. Kurang lebih seperti itu supply dan demand harus ada jalan keluarnya," kata Bob.
Baca Juga
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J. Supit menuturkan semestinya kalau dijalankan dengan baik dan tersistem, kartu prakerja ini akan membantu mengurangi pengangguran.
Kendati demikian, menurutnya, cara efektif untuk mengatasi pengangguran yakni dengan memperbaiki iklim investasi. "Tanpa perbaikan iklim investasi, manfaatnya kurang maksimal. Oleh karena itu ke depannya perlu menteri-menteri ekonomi yang kuat," ucapnya.
Di tempat terpisah, Menteri KetenagaKerjaan Hanif Dhakiri meyakini kartu prakerja ini dapat mengurangi angka pengangguran dan PHK di Indonesia. Adapun, kartu prakerja ini akan diterapkan pada tahun depan dengan anggaran senilai Rp10 triliun.
Kartu prakerja, lanjutnya, merupakan insentif yang diberikan digunakan untuk memastikan agar angkatan kerja yang masuk dalam sedang mencari kerja dan mengalami PHK bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya.
"Ini untuk memastikan agar angkatan kerja baru lulus SMA atau SMK yang enggak punya skill ketika dapat kartu kerja maka bisa ikut pelatihan vokasi sampai dapat sertifikasi," terangnya.
Pelatihan yang akan diberikan kepada pencari kerja dilakukan selama 2 bulan dan setelah selesai akan diberi insentif dalam kurun waktu tiga bulan. Adapun, besaran insentif yang akan diberikan kepada setiap penerima kartu prakerja ini masih dikaji.
"Program pelatihan akan berupa skilling dan reskilling. Program skilling ditujukan kepada pencari kerja fresh graduate agar dapat penyesuaian keahlian dan pembekalan keahlian vokasi untuk bekerja," katanya.
Untuk program reskilling menyasar pekerja ter-PHK atau yang berpotensi ter-PHK sehingga tenaga kerja mendapat keahlian vokasi yang berbeda atau baru untuk alih profesi maupun bila ingin berwirausaha. "Tujuan kedua program ini untuk mengurangi pengangguran," ucap Hanif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1669213676.jpg?w=348&h=261)
