Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan kartu prakerja diyakini tak akan berdampak besar terhadap penurunan angka pengangguran di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2019 mencapai 5,01%, turun dari Februari 2018 yang sebesar 5,13% dan Februari 2017 yang sebesar 5,33%.
Lalu, TPT pada Agustus 2018 mencapai sebesar 5,34%, menurun dari Agustus 2017 yang sebesar 5,50% dan Agustus 2016 yang mencapai 5,61%.
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan kartu prakerja—yang akan dimulai diberikan pada tenaga kerja yang akan mencari kerja dan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)— belum bisa secara instan mengurangi angka penggangguran di Indonesia.
Pasalnya, butuh proses karena ada jeda waktu antara pendaftar di pelatihan prakerja dan pekerja yang sudah masuk ke perusahaan.
"Yang menurun lebih ke pengangguran SMK karena itu prioritas pemerintah. Sementara pengangguran perguruan tinggi tidak semua bisa diselesaikan dgn training pra kerja," ujarnya kepada Bisnis.com, Minggu (18/8/2019).
Bhima tak meyakini tenaga kerja yang diberikan kartu prakerja ini dapat terserap oleh lapangan pekerjaan. Hal itu karena setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda sehingga tak bisa disamakan berapa lama pelatihan yang diberikan dalam kartu prakerja ini.
"Pemerintah menjamin dalam 3 bulan belum mendapat kerja akan diberi insentif. Artinya, sangat mungkin setelah training selesai, masih mencari kerja," katanya.
Selain itu, Bhima meragukan kesiapan dunia usaha untuk membuka dan menyerap tenaga kerja yang memperoleh kartu prakerja. Pasalnya, saat ini dunia usaha tengah dalam kondisi tertekan akibat ekonomi nasional dan global.
"Melihat kondisi ekonomi yang sedang dalam tekanan, saya ragu apakah perusahaan rekanan akan membuka sampai 2 juta lowongan," ucapnya.
Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat pemberian kartu prakerja ini tak akan signifikan dalam mengurangi angka pengangguran di Tanah Air.
Pasalnya, dominasi lulusan SMA, SMK dan perguruan tinggi dalam angka pengangguran di Indonesia disebabkan oleh terjadinya mismatch keterampilan para lulusan ini dengan kebutuhan dunia industri.
"Permasalahannya itu bukan hanya skill teknis tetapi softskill yang tak gampang diubah dalam waktu sebentar. Ini mestinya dilakukan saat mereka belajar duduk di SMK dan perguruan tinggi melalui perubahan kurikulum," katanya.
Untuk mengatasi mismatch yang terjadi, lanjutnya, pemerintah perlu memberikan pendampingan pelatihan kepada tenaga kerja yang memperoleh kartu prakerja ini agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
"Ini agar pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industri. Seperti apa kebutuhan industri dan tak diserahkan begitu saja kepada pekerjanya," tuturnya.
Selain itu, lapangan kerja yang terbatas juga menjadi salah satu faktor penyerapan tenaga kerja tak optimal sehingga masih tingginya angka pengangguran.
Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah perlu membuka lapangan kerja yang memberikan iklim usaha dan kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja itu sendiri. "Kalau tidak ada lapangan kerja yang bisa menyerap optimal akan sama saja," ujar Faisal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
