Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp10 triliun dalam RAPBN 2020 dalam rangka mendukung program Kartu Pra-Kerja.
Anggaran dari program tersebut sesuai dengan janji kampanye Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019.
Pada tahun 2020, peserta dari program tersebut ditargetkan mencapai 2 juta peserta. Sebanyak 1,5 juta pemegang kartu bakal mendapatkan pelatihan digital, sedangkan 500.000 sisanya bakal mendapatkan pelatihan secara reguler.
Peserta yang mendapatkan pelatihan secara reguler juga akan mendapatkan sertifikasi dari pelatihan serta insentif, sedangkan peserta yang dilatih secara digital hanya mendapatkan insentif tanpa sertifikasi.
Terkait dengan insentif, pemberian insentif diberikan sepanjang 3 bulan setelah selesainya pelatihan.
"Anggaran Kartu Pra-Kerja adalah sebesar Rp10 triliun tapi masih belum kita alokasikan dan masih akan ditentukan kuasa pengguna anggarannya," ujar Sri Mulyani, Jumat (16/8/2019).
Meski demikian, nantinya akan dibentuk project management officer (PMO) yang mengelola program Kartu Pra-Kerja tersebut.
