BPH Migas Buka Cadangan Kuota Solar Subsidi untuk Tahun Ini

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan telah membuka cadangan 500.000 kiloliter (KL) solar subsidi untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi jenis bahan bakar tertentu ini.
David Eka Issetiabudi
David Eka Issetiabudi - Bisnis.com 15 Agustus 2019  |  16:21 WIB
BPH Migas Buka Cadangan Kuota Solar Subsidi untuk Tahun Ini
Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada kendaraan di SPBU Coco, Kuningan, Jakarta, Jumat (31/8). - Antara/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan telah membuka cadangan 500.000 kiloliter (KL) solar subsidi untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi jenis bahan bakar tertentu ini.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan cadangan kuota sudah dilepas sesuai hasil sidang komite BPH Migas pekan lalu.

"Selama ini kan 500.000 KL kami tahan, disimpan dulu kalau ada potensi over. Nah ini kami sudah buka 500.000 KL dan sudah kami bagi ke kabupaten/kota," tuturnya, Kamis (15/8/2019).

Kendati berpotensi melebihi kuota yang sudah ditetapkan, Fanshurullah berharap pengawasan penyaluran tetap dilaksanakan dengan baik.

Sebelumnya, pihaknya mengusulkan tiga poin yang menjadi solusi atas potensi jebolnya kuota solar dan premium. Hal ini dikeluarkan seiring konsumsi solar yang mencapai 52 persen dari kuota yang ditetapkan atau sebesar 7,56 juta KL selama Januari - Juni 2019.

Untuk kerosene atau minyak tanah, konsumsinya sebesar 268.362 KL atau 44 persen dari kuota. Sementara itu, volume realisasi premium tercatat 5,87 juta KL sepanjang Januari - Juni 2019 dari total kuota 11 juta KL.

“Kami mengusulkan beberapa poin, mengantisipasi over kuota,” tuturnya.

Pertama, meminta Pertamina berkomitmen untuk menerapkan IT nozzle di semua SPBU. Menurutnya, alat inif efektif untuk mengendalikan BBM bersubsidi karena setiap nomor polisi yang mengisi BBM tercatat.

Fanshurullah mengatakan perkembangan pemasangan IT nozzle Pertamina masih jauh dari harapan. Pasalnya, sejauh ini baru sekitar 1.000 SPBU yang terpasang dari total 5.518 IT nozzle yang ditargetkan.

“Padahal, awalnya komitmen selesai di akhir Desember 2018, lalu berubah akhir Juni 2019. Sekarang, berubah lagi jadi akhir September 2019,” katanya.

Kedua, BPH Migas akan mengadakan inspeksi bersama Polri, BIN juga DPR RI Komisi VII DPR di wilayah-wilayah yang utamanya banyak tambang dan perkebunan. Hal ini dilakukan karena diduga banyak angkutan barang yang menggunakan BBM subsidi.

Ketiga, BPH Migas akan berkoordinasi dengan Pertamina dan Hiswana Migas juga Polri untuk melakukan pengkitiran (pembatasan pasokan) di semua SPBU. Dia menambahkan, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari potensi over kuota BBM bersubsidi antara 0,8 juta KL sampai dengan 1,3 juga KL.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
solar, bph migas, BBM

Editor : Lucky Leonard

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top