Defisit Migas Masih Jadi Tantangan Berat Indonesia

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyatakan dalam beberapa tahun ke depan defisit neraca perdagangan belum tentu teratasi utamanya defisit migas.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 30 Juli 2019  |  10:31 WIB
Defisit Migas Masih Jadi Tantangan Berat Indonesia
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa (kiri) berdialog dengan Retail Operational AKR Lampung Hariyono mengenai penghentian penjualan solar subsidi di SPBKB AKR Katibung, Lampung Selatan. - Bisnis / David Eka I.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyatakan dalam beberapa tahun ke depan defisit neraca perdagangan belum tentu teratasi utamanya defisit migas.

Ahmad menyatakan mulai 2014, defisit migas sudah mencapai US$13,4 miliar. Adapun sepanjang Januari-Juni 2019, defisit sudah mencapai US$4,78 miliar.

Dia menyebut sebenarnya jumlah periode ini dibandingkan dengan periode Januari-Juni 2018 yang sebesar US$5,61 miliar telah turun 14,88%.

Meski demikian, perkiraan kebutuhan bulanan yang besar maka diperkirakan defisit migas hingga akhir 2019 akan tembuh di atas US$10 miliar.

"Ini artinya bahwa defisit ini akan makin terus terjadi sepanjang produksi migas kita tetap rendah, sedangkan kebutuhan terus meningkat dengan semakin besarnya pertumbuhan penduduk, baik pemanfaatannya untuk kendaraan bermotor, rumah tangga maupun industri," jelas Tauhid, Senin (29/7/2019).

Tauhid menilai untuk menekan defisit akibat soal harga ICP dan nilai tukar dolar, maka beberapa upaya adalah meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi impor.

"Ini mengingat lelang blok migas dalam periode 2015-2016 tidak ada yang laku sementara tahun 2017-2019 telah laku 16 blok dengan metode gross split," terang Tauhid.

Namun demikian, kata Tauhid seluruh blok tersebut baru akan bisa berproduksi minimal 7 tahun sejak eksplorasi dimulai.

"Apalagi belum tentu seluruh blok tersebut dapat menghasilkan mengingat terdapat peluang gagal juga," ungkap Tauhid.

Untuk jangka menengah adalah mengembangan refinery plant mengingat hampir sebagian impor migas Indonesia sekitar 25 juta-26 juta ton dalam bentuk hasil minyak olahan.

Dia menyebut Indonesia punya peluang dari ekspor minyak mentah sekitar 15 juta ton dapat diolah di dalam negeri ketimbang di ekspor kemudian masuk ke dalam negeri dalam bentuk hasil minyak olahan.

"Termasuk mengolah kurang lebih 17 juta ton impor minyak mentah. Karena itu, perlunya pemerintah serius menangani ini mengingat refenery unit yang dimiliki Pertamina masih terbatas, baik yang berada di Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Kasim," ujar Tauhid.

Untuk mengurangi impor salah satunya solar cara menurut Tauhid adalah mendorong penggunaan biodesel B30.

Dilansir dari rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, untuk pemenuhan kebutuhan energi dengan energi baru terbarukan (EBT). Target 2020 adalah 13,4% dan sampai 2024 diharapkan sudah mencapai 20%.

Namun cara ini akan berhasil apabila industri juga turut mendukung. Misalnya peralihan industri ataupun kendaraan otomotif yang adapat adaptif menggunakan B30.

"Hal ini mengingat tidak semua mesin dapat menggunakan B30. Jangan sampai B30 digunakan tetapi terlampau mahal investasi untuk mesin-mesin baru," tegasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
migas

Editor : Achmad Aris

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top