Tak Semata Migas 'Biang Keladi' Tekornya Neraca Dagang

Presiden Joko Widodo mulai gusar menatap neraca dagang. Sektor migas disorot sebagai pemicu defisit yang kian mengganas.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com 15 Juli 2019  |  10:37 WIB
Tak Semata Migas 'Biang Keladi' Tekornya Neraca Dagang
Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo tancap gas dalam rapat kabinet bersama jajarannya. Pokok soal yang dibahas adalah defisit perdagangan yang dianggap kian menganga.

Para pejabat sektor energi sekaligus pucuk kementerian perusahaan pelat merah seakan kena semprot. Jokowi menilai lagi-lagi sektor migas merongrong keseimbangan neraca dagang.

"Kalau didetailkan lagi [impor] migas juga naiknya gede sekali. Hati-hati di migas, Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini, Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena paling banyak ada di situ [migas]," ucapnya dalam rapat kabinet, pekan lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun angkat bicara. Menurutnya, guna mendandani kinerja ekspor impor, dibutuhkan upaya gotong royong dari seluruh anggota kabinet.

"Dari saya, menyampaikan laporan semester I/2019 dari APBN, terlihat bahwa dari sisi external balance-nya yaitu ekspor impor, mengalami pelemahan dan itu berkontribusi kepada pelemahan ekonomi kita di dalam negeri juga. Sehingga, membutuhkan perhatian dari seluruh kementerian dan lembaga untuk memacu perdagangan terutama ekspor dan untuk menjaga subtitusi impor tetap terbangun," papar Sri Mulyani.

Petugas melayani pembelian bahan bakar minyak di salah satu SPBU di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018)./JIBI-Abdullah Azzam

Persoalannya kemudian, evaluasi Jokowi tak sepenuhnya tepat. Jika memelototi neraca dagang yang secara berkala diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), selayaknya pemerintah masih cukup lega.

Berdasarkan data BPS, defisit neraca dagang pada periode Januari-Mei 2019, justru menyempit. Pada periode Januari-Mei tahun lalu, neraca dagang tampak minus US$2,86 miliar. 

Sebaliknya, pada periode yang sama tahun ini, defisit itu menjadi US$2,14 miliar. Artinya, terjadi perbaikan meski tak luar biasa.

Realisasi impor sektor migas pun menunjukkan angka yang lebih baik hingga Mei 2019. Nilainya turun menjadi US$9,09 miliar pada Januari-Mei 2019, lebih rendah 23,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar US$11,92 miliar.

Kalaupun harus risau, tak lain ada pada sisi non migas. Kinerja ekspor di sektor non migas yang sejauh ini lebih dominan dibandingkan migas, nyatanya terkoreksi.

Total ekspor non migas tercatat mencapai US$63,11 miliar, turun 7,3 persen dibandingkan US$68,11 miliar pada Januari-Mei 2018. Pada saat yang sama, impor non migas masih kokoh di kisaran US$61,5 miliar selama 5 bulan pertama tahun ini.

Maka, secara matematis, sewaktu terjadi penurunan defisit migas dari US$5,1 miliar menjadi US$3,74 miliar pada tahun ini, surplus non migas malah terpangkas. Pada Januari-Mei tahun lalu, neraca non migas masih surplus US$2,25 miliar, sedangkan pada periode yang sama tahun ini, surplusnya menyusut 28,7 persen menjadi hanya US$1,6 miliar.

Racikan Strategi
Strategi utama memperbaiki kinerja neraca dagang tak lain adalah menggenjot ekspor, terutama berkaitan dengan komoditas non migas. Jokowi pun harus segera memeriksa bagaimana strategi perdagangan barang non migas antara Indonesia dengan negara mitra.

Dengan China, selama Januari-Mei 2019 saja, neraca dagang Indonesia terhempas defisit US$8,46 miliar. Besaran defisit itu kian menegaskan keperkasaan Negeri Panda mengeruk devisa, sebab pada tahun lalu, Indonesia harus rela mengalami defisit US$20,85 miliar.

Kekalahan lainnya terlihat dari transaksi dagang Indonesia dengan Australia. Negeri Kangguru telah menciptakan defisit dagang sebesar US$1,04 miliar terhadap Indonesia selama periode Januari-Mei tahun ini.

Adapun Korea Selatan (Korsel) terus merangsek dengan mengirimkan barang impor yang lambat laun membebankan neraca dagang Indonesia. Jika selama tahun lalu, defisit atas transaksi dengan Negeri Ginseng mencapai US$210,6 juta, maka hanya dalam 5 bulan pertama 2019, defisit itu telah mencapai US$389 juta.

Indonesia harus mengakui kekalahan strategi dagang dengan tiga lawan tangguh tersebut. Padahal, Indonesia telah ikut membina kerja sama ekonomi komprehensif dengan ketiga negara itu, termasuk dengan poin saling meringankan tarif masuk.

Hal inilah, sebagaimana disampaikan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, yang seharusnya juga disorot Jokowi.

"Kita harus memperkuat strategi dagang, tidak hanya meneken kerja sama, tapi lupa pada persiapan," tegasnya kepada Bisnis, baru-baru ini.

Dengan Beijing, pemerintah sekiranya perlu mengatur nafas menghadapi pemberlakuan kerja sama lewat forum Asean yang dikenal sebagai China-Asean Free Trade Agreement (CAFTA). Beberapa negara Asean memang memperoleh keuntungan dagang dengan China lewat kerja sama tersebut.

"Sayangnya, Indonesia belum bisa memanfaatkan secara maksimal," tambah Enny.

Pengapalan komoditas Indonesia ke China dipandang masih tak sepadan dengan serbuan barang jadi asal negeri tersebut.

Meski ekspor Indonesia telah bebas 0 persen ke China, pukulan impor dari negeri tersebut masih lebih berat. Indonesia yang mayoritas mengapalkan migas maupun bahan mentah ke China, yang pada akhirnya dengan pembebasan bea masuk, justru merangsang keunggulan komparatif produk manufaktur negeri tersebut.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kanan) dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia Simon Birmingham, menandatangani naskah Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), di Jakarta, Senin (4/3/2019)./REUTERS-Willy Kurniawan

"Sebaliknya, mereka ekspor barang jadi yang di Indonesia tidak bisa disaingi secara kualitas maupun harga," terangnya.

Dengan Australia, kerja sama pun telanjur diteken. Lewat payung Comprehensive Economics Partnership Agreement (CEPA), kedua negara telah berkomitmen memperluas pasar dengan cara mengeliminasi semua pos tarifnya--sebanyak 6.474 pos tarif--menjadi 0 persen.

Tetapi, kemampuan manufaktur Indonesia pun dipertanyakan guna menggarap pasar Australia. Salah satu yang menggiurkan yaitu terbukanya ekspor otomotif ke negeri tersebut, berhubung Australia tak lagi jadi basis produksi prinsipal manapun.

"Namun, bagaimana pemerintah mendorong ekspor otomotif tersebut? Adakah persiapan yang didorong kepada pelaku industri? Karena sejujurnya otomotif kan masih tergantung dengan prinsipal," tukas Enny.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Neraca Perdagangan, fokus

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top