Bisnis.com, JAKARTA--Korporasi sawit menyatakan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang masih bersifat sukarela merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya perkembangan sertifikat tersebut pada kebun sawit milik petani swadaya.
Selain itu, syarat legalitas dan biaya sertifikasi yang tak sedikit turut menjadi batu sandungan realisasi target yang diharapkan. “Petani harus berhimpun dalam koperasi untuk mendapatkannya, kelembagaan harus jelas, legalitas kebun juga harus lengkap. Itu semua mengurusnya tidak gratis. Belum lagi sertifikasinya terbilang mahal, biayanya tidak sedikit,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, Selasa (23/7/2019).
Pemberian subsidi atau pengenaan biaya yang lebih rendah untuk mengurus sertifikasi ISPO, kata Joko, bisa menjadi pengurai kendala biaya yang dihadapi petani rakyat. Mengambil keputusan tegas untuk mewajibkan sertifikasi pun ia sebut bisa menjadi alternatif realisasi sertifikasi.
Baca Juga
“Saya rasa memang ke depannya harus tegas atau dijadikan mandatori jika ingin percepatan sertifikasi ISPO dan pemerintah memberikan bantuan. [Karena] yang mengeluarkan perizinan kan pemerintah juga,” tuturnya.
Terkait peran perusahaan dalam mewujudkan percepatan sertifikasi ISPO, Joko mengatakan selama petani rakyat menjalin kemitraan sebagai pemasok bahan baku minyak kelapa sawit, perusahaan tentunya akan memfasilitasi. Namun dalam hal kendala biaya ia sebut tak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan.
“Perusahaan membantu memfasilitasi. Selama dia [petani] menjadi pemasok, perusahaan pasti akan membantu, memberi asistensi supaya proses sertifikasi bisa berjalan dengan cepat. Namun, kadang-kadang kendala biaya itu tadi bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan,” kata Joko.
