Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia kembali membawa isu sawit berkelanjutan dan penanganan permasalahan lingkungan hidup dalam Pertemuan Ke-7 Tingkat Menteri Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (16/7/2019).
Selain isu tersebut, Indonesia juga menekankan pentingnya perhatian dalam menyikapi ancaman pencemaran kimia berbahaya yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak sawit. Berkaitan dengan hal ini, para menteri yang hadir dalam pertemuan menyambut baik temuan dalam studi "Masterplan for Strategic Implementation of SDGs in the Palm Oil Sector by 2030" yang bakal menjadi cikal bakal rencana implementasi target pembangunan berkelanjutan di sektor kelapa sawit 2030.
"Bagi Indonesia, pertemuan ini sangat penting sekali dan bisa memberi kontribusi pada peningkatan ekspor," tutur Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Antarjo Dikin dalam keterangan resmi, Rabu (17/7/2019).
Antarjo menjelaskan kerja sama antara negara-negara produsen minyak kelapa sawit (CPO) memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani sawit, pengentasan kemiskinan, pembukaan akses lapangan kerja, dan peluang usaha lainnya.
Sejumlah isu besar dalam sektor sawit pun turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, termasuk kebijakan perdagangan internasional dan akses pasar, pelibatan pelaku bisnis dan petani kecil, serta agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution. Mereka senada menyatakan kekecewaan atas pemberlakuan Delegated Regulation Uni Eropa pada 10 Juni lalu meskipun negara produsen sawit telah melakukan berbagai upaya untuk menyajikan informasi mengenai industri sawit berkelanjutan.
Baca Juga
Baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia tengah mengkaji hubungan dengan Uni Eropa serta negara anggotanya dan berkomitmen menentang kebijakan tersebut lewat badan penyelesaian sengketa (DSB) di organisasi perdagangan dunia (WTO).
