Bisnis.com, JAKARTA -- Capaian sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk kebun milik petani rakyat cenderung masih rendah dibanding realisasi secara keseluruhan, padahal area sawit milik petani rakyat mencakup 45 persen dari total luas kebun sawit di Indonesia yang mencapai 14 juta hektare.
Sampai Juni 2019, kebun petani plasma dan swadaya yang tersertifikasi baru mencakup area seluas 5.796 hektare (ha) milik empat koperasi swadaya dan lima koperasi unit desa (KUD) plasma. Cakupan luas tersebut baru mencapai 0,1 persen dari luas total lahan 5,8 juta ha.
Ketua Sekretariat Komisi ISPO Aziz Hidayat tidak memungkiri bahwa capaian sertifikasi ISPO bagi kebun milik petani rakyat memang masih rendah. Ia mengemukakan terdapat sejumlah kendala yang dihadapi petani untuk memperoleh sertifikasi tersebut.
Aziz pun mengaku pihaknya bersama berbagai pemangku kebijakan terus melakukan sosialisasi demi mewujudkan percepatan sertifikasi.
"Memang untuk pekebun sifatnya masih sukarela. Kendalanya antara lain sebagian petani belum memiliki Surat Hak Milik (SHM), Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B), belum membentuk koperasi, dan belum mempunyai internal control system," kata Aziz dalam pesan tertulis kepada Bisnis, Selasa (22/7/2019).
Aziz menjabarkan sampai saat ini, terdapat 459 hamparan kebun milik perusahaan swasta yang telah tersertifikasi dengan luas 3,9 juta ha atau 50,66 persen dari total luas yang mencapai 7,78 juta ha. Sementara kebun milik PT Perkebunan Nusantara tercatat telah mengantongi 34 sertifikat dengan luas area 204.590 ha atau 28,8 persen dari luas total sebesar 713.000 ha.
Baca Juga
Secara keseluruhan, total sertifikat ISPO yang terbit berjumlah 502 dengan luas area mencapai 4,12 juta ha. Jumlah ini terbilang masih rendah karena baru mencakup 29,3 persen dari total luas kebun sawit di Tanah Air yang mencapai 14,3 juta ha. Sementara itu, pemerintah menargetkan seluruh kebun sawit dapat bersertifikat ISPO pada 2020 mendatang.
