Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

OECD : Implementasi BEPS Action 5 Tunjukkan Kemajuan

Implementasi BEPS Action 5 menunjukkan kemajuan dengan keputusan 22 yurisdiksi yang mengubah regulasi untuk mengatasi harmful tax practices atau praktik perpajakan yang berbahaya.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 24 Juli 2019  |  12:56 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Implementasi BEPS Action 5 menunjukkan kemajuan dengan keputusan 22 yurisdiksi yang mengubah regulasi untuk mengatasi harmful tax practices atau praktik perpajakan yang berbahaya.

Organisation for Economic Co-operatiron and Development (OECD) melalui keterangan resminya mengungkapkan, pada 19 Juli 2019, Inclusive Framework on BEPS (IF BEPS) telah menyetujui hasil terbaru dari tinjauan hukum domestik masing-masing yurisdiksi yang dilakukan oleh OECD Forum On Harmful Tax Practices (FHTP).

"Peninjauan tidak hanya mencakup rezim pajak preferensial, tetapi hasil peninjauan terhadap faktor kegiatan substansial," tulis OECD yang dikutip Bisnis.com, Rabu (24/7/2019).

Setelah melakukan identifikasi, FHTP juga telah memperkenalkan standar kerangka hukum terkait. Standar ini mensyaratkan bahwa untuk sektor-sektor tertentu dari aktivitas bisnis yang sangat mobile, dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan inti harus dilakukan dengan karyawan yang memenuhi syarat dan pengeluaran operasional dalam yurisdiksi.

Adapun FHTP kini telah meninjau undang-undang domestik baru dari 12 yurisdiksi pajak nominal. Untuk 11 dari yurisdiksi ini (Anguilla, Bahama, Bahrain, Barbados, Bermuda, Kepulauan Virgin Britania Raya, Kepulauan Cayman, Guernsey, Pulau Man, Jersey, Turki, dan Kepulauan Caicos) FHTP menyimpulkan bahwa kerangka hukum domestik sejalan dengan standar dan karena itu "tidak berbahaya".

Sementara itu untuk Uni Emirat Arab, FHTP menyimpulkan bahwa kerangka hukum itu sesuai dengan standar tetapi dengan satu poin teknis yang menonjol. Dalam hal ini, Uni Emirat Arab berkomitmen untuk membuat perubahan legislatif lebih lanjut dan hukum sekarang "sedang dalam proses amandemen."

"Dari 2020, FHTP akan memulai proses pemantauan tahunan untuk memantau efektivitas pelaksanaannya termasuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditentukan," tulis laporan tersebut.

Selama pertemuan Juni 2019, FHTP membuat keputusan baru dan diperbarui pada 56 rezim, beberapa di antaranya ditinjau untuk pertama kalinya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

oecd
Editor : Achmad Aris
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top