Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri usaha mikro kecil menengah (UMKM) Indonesia yang mengandalkan baik kredit perbankan maupun pembiayaan elektronik perlu sistem yang kuat melalui mekanisme berbagi seperti koperasi.
Dalam Survei Perbankan yang dikeluarkan Bank Indonesia, Bisnis.com mencatat pertumbuhan permintaan kredit untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR tumbuh lebih tinggi pada kuartal II/2019 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.
“UMKM dengan KUR pada kuartal II/2019 tumbuh 65,7% naik tipis dari kuartal I/2019 tumbuh 65,0%. Sementara itu, UMKM Non KUR kuartal ini tumbuh 46,5% dibandingkan dengan kuartal I/2019 sebesar 31,5%,” tulis Bank Indonesia dalam laporannya, Rabu (17/7/2019).
Sementara itu, untuk persentase responden yang memiliki realisasi kredit UMKM-KUR baru pada kuartal II/2019 tercatat 7,5%. Sebaliknya pada UMKM Non-KUR kuartal ini turun menjadi 25% dibandingkan dengan persentase responden yang memiliki realisasi kredit UMKM Non KUR kuartal I/2019 sebesar 32,5%.
Secara keseluruhan BI memprediksi pada kuartal III/2019, kredit baru permintannya akan naik. Hal ini dipicu oleh kondisi ekonomi yang dirasakan mulai kondusif pascapemilu.
Ekonom Universitas Gadjah Mada Revrisond Baswir menjelaskan, selain kredit perbankan bagi UMKM, kini semakin banyak pelaku usaha UMKM mengandalkan juga akses pembiayaan dari financial technology.
Oleh sebab itu, menurut Revrisond, pertumbuhan financial technology sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM juga perlu diperkuat untuk lebih menguntungkan. Menurut Revrisond, model financial technology yang dibina melalui pendanaan investasi bisa diubah dengan mekanisme koperasi.
“Jadinya seperti platform pembiayaan koperasi. Saya melihat ada banyak pelaku usaha mendirikan start-up itu kesulitan modal dan mendapatkan angel investor. Saya usulkan pelaku usaha ini untuk bertahan lewat koperasi platform,” terang Revrisond di Megawati Institute beberapa waktu yang lalu.
Apalagi, kata Revrisond masih banyak bentuk kerugian sepihak yang dialami pelaku usaha UMKM melalui financial technology sehingga perlu ada skema pembiayaan yang mengadopsi sistem koperasi guna mengatur investor dengan pelaku usaha UMKM agar lebih menguntungkan.
Selain skema pembiayaan adil di mana semua pekerja dan investor punya porsi modal, skema koperasi juga perlu mewajibkan transfer technologi dan transfer knowledge. Hal ini bertujuan memastikan bisnis UMKM yang lebih mandiri dan berkelanjutan secara finansial.
“Kalau model koperasi ini akan berbeda dari crowdfunding karena crowdfunding tak ada relasi user dengan penyumbang dana. Dengan model koperasi di mana semua investor dan pelaku usaha punya modal maka sharing-nya bisa lebih adil,” ujar Revrisond.
Dia menilai perlu ada dorongan untuk merevisi UU tentang Koperasi. Bisnis.com mencatat, UU ini terakomodasi dalam UU Koperasi Nomor 12/1967 dan UU Nomor 17/2012 yang akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
“Maka kita perlu membenahi UU ini dan mentransformasi sistem koperasi secara benar lalu diintegrasikan semua masuk ke industri 4.0,” ungkap Revrisond.
