Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dapat memanfaatkan memanasnya hubungan perdagangan antara Korea Selatan (Korsel) dan Jepang guna mengintensifkan pakta kerja sama ekonomi IK-CEPA dan IJEPA.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih menyebutkan, kedua negara tersebut selama ini merupakan mitra dagang utama Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga telah tergabung sebagai bagian dari rantai pasok global bagi Korsel dan Jepang.
Adapun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari-Mei 2019, Jepang menempati peringkat ketiga tujuan ekspor nonmigas terbesar RI dengan nilai US$5,67 miliar. Sementara itu, pada periode yang sama Korsel menempati peringkat tujuh dengan nilai ekspor nonmigas sebesar US$2,73 miliar.
Berkaca dari data tersebut, Karyanto tidak menampik memanasnya hubungan dagang kedua negara bisa mengganggu kinerja dagang RI. Namun, dia optimistis Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang tersedia untuk mendongkrak ekspor.
“Kita bisa mengintensifkan kerja sama bilateral dengan kedua negara seperti melalui IK-CEPA dan IJEPA yang saat ini perundingannya mengalami kemajuan yang signifikan,” jelasnya kepada Bisnis.com, Senin (8/7/2019).
Dia mengatakan, Indonesia bisa menarik minat Jepang dan Korsel untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama perdagangan bilateral melalui IK-CEPA dan IJEPA. Menurutnya, apabila hubungan perdagangan kedua negara semakin memanas dan memburuk, Indonesia bisa mengisi produk-produk yang dihambat ekspor-impornya di antara kedua negara tersebut. “Untuk produk apa saja yang bisa kita ekspor untuk mengisi celah konflik kedua negara, kami belum bisa memetakannya, karena [konfliknya] baru bermula. Namun, kita tetap berharap kedua negara segera berdamai agar tidak menganggu stabilitas ekonomi kawasan Asia,” lanjutnya. Adapun, perundingan pakta kerja sama IK-CEPA diaktifkan kembali oleh Indonesia dan Korsel pada Februari lalu. Pakta kerja sama ekonomi komprehensif itu ditargetkan selesai pada November tahun ini. Sementara itu untuk IJEPA, saat ini sedang dalam proses general review yang ditargetkan dapat selesai pada akhir 2019.
