Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari menarget pada tahun ini setidaknya lima izin panas bumi dapat diterbitkan untuk menggenjot penambahan kapasitas pembangkit EBT.
Pada 2019, Kementerian ESDM telah memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Dua penugasan tersebut yakni wilayah kerja panas bumi (WKP) Lainea 20 MW di Sulawesi Tenggara yang diberikan ke PLN dan Kotamobagu di Sulawesi Utara sebesar 140 MW ke PGE.
Selain itu, pada Juli 2019 nanti, Kementerian ESDM juga akan melakukan lelang empat proyek Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) ke pihak swasta. Empat wilayah kerja itu yakni WKP Sembalun dengan kapasitas 100 MW di Nusa Tenggara Barat, Telaga Ranu 85 MW di Maluku Utara, Gunung Galunggung 160 MW di Jawa Barat, dan Gunung Wilis 50 MW di Jawa Timur.
Total akan ada enam WKP yang berpotensi untuk dikerjakan tahun ini. Namun, Kementerian ESDM menargetkan setidaknya dari enam WKP tersebut, lima di antaranya mampu diterbitkan izin panas bumi.
"Ini in line [sesuai] dengan target 2025," katanya, Rabu (19/6/2019).
Menurutnya, sesuai rencana umum energi nasional (RUEN), pada 2025 nanti ditarget ada sebanyak 7.200 MW pembangkit listrik panas bumi (PLTP) yang beroperasi. Sementara, angka ini berbeda dengan target rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN yang menarget pada 2025 ada sebanyak 6.300 MW PLTP yang beroperasi.
Baca Juga
Saat ini pemanfaatan kapasitas total terpasang energi panas bumi di Indonesia adalah sebesar 1.948,5 Mega Watt (MW). Pada 2019, Kementerian ESDM menarget tiga pembangkit geotermal berkapasitas total 180 MW akan beroperasi komersial pada 2019.
"Kebanyakan PLTP COD [commercial operation date atau beroperasi komersial] pada 2025, karena sekarang lagi jalan, lagi mulai konstruksi, nanti numpuk di 2025," katanya.
