Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjamin permasalahan terkait sinkronisasi Online Single Submission (OSS) akan selesai dalam 6 bulan ke depan.
Kepala BKPM Thomas T. Lembong mengakui penerapan OSS masih berantakan di awal, tetapi masalah ini dapat diatasi dengan anggaran yang telah dikucurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Saya berani prediksi 6 bulan OSS akan stabil, jadi itu tidak akan lagi menjadi alasan bagi pihak yang menyalahkan OSS sebagai penghalang investasi," ucapnya, Selasa (18/6/2019).
Saat ini, BKPM tengah berusaha untuk menyambungkan basis data Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah-daerah dengan data OSS.
Baca Juga
Menurut Lembong, hal ini sangat teknis. Namun, BKPM terus mencoba untuk menjembatani masalah ini dengan pendekatan yang pragmatis.
Salah satu kendala daerah yang dimonitor pemerintah adalah tidak siapnya daerah terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sehingga menjadi penghambat realisasi investasi. Pasalnya, perizinan lokasi akan sangat berkaitan dengan RDTR.
Saat ini, beberapa perizinan lokasi masih dilakukan secara offline karena beberapa daerah belum memiliki RDTR yang lengkap sehingga belum dapat diintegrasikan dengan OSS. Tahun ini, pemerintah menargetkan sebanyak 109 daerah sudah memiliki RDTR dan peta digital.
Pada awal tahun lalu, BKPM telah mencatat empat perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas tax holiday melalui OSS. Dari 4 perusahaan tersebut, 3 di antaranya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik, sedangkan 1 perusahaan lainnya fokus dalam industri logam dasar bukan besi.
