Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bahwa target investasi yang dibutuhkan pada 2020 kurang realistis karena penanaman modal asing (PMA) tertahan perlambatan ekonomi global dan perang dagang.
Sementara investasi yang berasal dari belanja modal pemerintah, porsinya sulit dinaikkan terlalu tinggi karena rasio pajak makin berat sehingga khawatir defisit anggaran melebar.
Sedangkan, untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) bergantung pada strategi BUMN apakah tetap memacu proyek infrastruktur sementara utang BUMN meningkat pesat dan volatilitas makro bisa membuat resiko pendanaan naik.
"Jadi outlooknya investasi masih lambat. PMTB bisa tumbuh 5-6% saja sudah bagus untuk 2020," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (14/06/2019).
Menurutnya, pemerintah sebaiknya tidak terlalu overestimate dalam menetapkan target pada APBN 2020. Apalagi, tahun depan ada pemilu di Amerika Serikat (AS) yang berpotensi timbulnya eskalasi baru.
Pasalnya, dikhawatirkan Presiden AS Donald Trump menggunakan trade war sebagai senjata politik. Atas hal tersebut, kondisi bisa saja mengalami eskalasi tidak mereda dalam waktu dekat dan berpengaruh ke keputusan investasi.
"Jadi kalau dipasang 5-6%, angka PMTB-nya berdasar harga berlaku tahun 2020, berkisar Rp5.382 triliun," ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2020 yang dipatok antara 5,3% - 5,6%, pemerintah memerlukan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang harus tumbuh di angka 7% - 7,4%.
Artinya dengan kebutuhan tersebut, PMTB atau investasi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebanyak Rp5.802,6 triliun untuk pertumbuhan 5,3% dan Rp5.823,2 triliun untuk pertumbuhan ekonomi 5,6%.
Investasi dari sektor swasta atau masyarakat juga menjadi tumpuan dari pencapaian target tersebut. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kebutuhan PMTB dari sektor swasta sebesar Rp4.221,3 triliun untuk 5,3% dan Rp4.205,5 triliun.
"Ini yang menggambarkan bahwa untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,6% peranan investasi swasta menjadi sangat penting sehingga policy-policy yang berhubungan dengan kebijakan investasi menjadi sangat kunci," kujarbya dihadapan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/06).
Sri Mulyani tak menampik untuk mencapai target itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan mulai dari perbaikan infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, pasar tenaga kerja maupun dari sisi policy untuk simplifikasi dan regulasi yang bisa positif atau kondusif bagi investasi.
Disamping itu, pemerintah juga akan menggunakan instrumen fiskal APBN untuk mendukung kebutuhan investasi dari sisi demand site, maka dari sisi produksi atau supply-side pertumbuhan antara 5,3 dan 5,6% diperkirakan akan dikontribusikan oleh sektor-sektor seperti yang berada di dalam tabel tersebut.
Sri Mulyani memperkirakan sektor ekonomi yang akan memiliki pertumbuhan relatif tinggi masih didominasi oleh sektor jasa terutama perdagangan transportasi dan juga dari sisi informasi dan komunikasi maupun sektor jasa keuangan, sedangkan sektor konstruksi masih tetap akan di sekitar 5 hingga 6% .
"Yang kita lihat disini adalah industri pengolahan yang kita harapkan akan bisa meningkat meskipun dalam level yang sangat-sangat moderat," tegasnya.
