Dirasa Minim, Kuota FLPP Tidak Akan Ditambah

Rencana untuk menambah anggaran tahun ini belum akan ada lagi. Adapun, kuasa untuk menambah anggaran pembiayaan perumahan berada di tangan Kementerian Keuangan.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com 17 Juni 2019  |  08:37 WIB
Dirasa Minim, Kuota FLPP Tidak Akan Ditambah
Pembangunan perumahan bersubsidi di kawasan Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. - ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Bisnis.com, JAKARTA –   Anggaran pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) nyaris ludes. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diperkirakan tidak akan menambah kuotanya hingga akhir tahun.

Berdasarkan catatan Bisnis, tahun ini anggaran untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) hanya 100.000 unit dan FLPP hanya 68.000 unit. Jumlah itu jauh dari tahun lalu yang total keduanya mencapai 280.000-an unit. Dengan turunnya anggaran tersebut, pengembang ragu aturan baru PMK No. 81 tahun 2019 tidak akan terserap.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Adang Sutara mengatakan, rencana untuk menambah anggaran tahun ini belum akan ada lagi. Adapun, kuasa untuk menambah anggaran pembiayaan perumahan berada di tangan Kementerian Keuangan. Adang menyebut, penambahan anggaran mungkin baru akan ada tahun depan.

Selain itu, menyikapi Keinginan pengembang, PUPR mengarahkan agar pengembang menyediakan rumah yang sesuai dengan skema SSB dan BP2BT.

“Baik FLPP, SSB, atau BP2BT sebetulnya sama menguntungkannya bagi konsumen. Saat ini kami sedang nih untuk dorong di SSB, BP2BT juga sudah standby. Bedanya kalo BP2BT itu kan di awal subsidinya, bantuan uang mukanya, selebihnya nanti bank bisa mengelola secara komersial. Lebih terbuka juga,” kata Adang.

Namun, ada regulasi yang berbeda pada skema BP2BT, yaitu kewajiban untuk menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

“Beberapa daerah sudah mulai bisa menerbitkan SLF itu. Saya yakin bisa segera berjalan normal karena banyak pengembang sudah merespons dengan baik juga, salah satunya di Bandung, ada juga beberpa penghuni rusun yang masa huniannya sudah mau berakhir, itu hampir 400 konsumen, nah ini siap dialihkan ke BP2BT,” katanya.

Sebelumnya, asosiasi pengembang perumahan MBR lainnya meminta agar PMK ini bisa berjalan maksimal agar kuota untuk rumah subsidi ditambahkan.

Endang Kawidajaja, Ketua Himpunan Pengembang Perumahan dan Permukiman Rakyat (Himperra), menyebutkan, bahwa anggaran perumahan MBR seperti FLPP, yang paling umum, baiknya ditambahkan. Belum lagi target Program Sejuta Rumah (PSR) dari Pemerintah tahun ini naik menjadi 1,25 juta unit.

Kalau dilihat dari tren 2 tahun terakhir, katanya, setidaknya tahun ini 260.000 lah kapasitas realisasinya yang formal perumahan. Dulu 2017 sampai 230.000an, terus hampir 250.000 di 2018, selanjutnya BTN konsisten di 219.000 - 220.000, dan bank lain naik dari 2017 hanya sekitar 11.000 jadi 25.000an.

“Harusnya tahun ini meningkat lagi realisasinya dari 225.000 menjadi 255.000 – 260.000 lah gitu, tapi malah diturunin anggarannya,” ujarnya.

Menurut Endang, makin banyak anggaran yang digelontorkan bisa jadi makin baik, bagi pengembang maupun konsumen, sehingga bisa ikut andil dalam mengurangi backlog.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
penjualan properti, flpp, rumah subsidi

Editor : M. Rochmad Purboyo
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top