Menaker Terbitkan Edaran : Perusahaan Wajib Bayar THR 7 Hari Sebelum Lebaran, Ini Hitungannya

Menaker mengatakan, SE pelaksanaan THR ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Stefanus Arief Setiaji
Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com 17 Mei 2019  |  10:08 WIB
Menaker Terbitkan Edaran : Perusahaan Wajib Bayar THR 7 Hari Sebelum Lebaran, Ini Hitungannya
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. - JIBI/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2019. Surat itu ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia terkait dengan pembayaran THR untuk karyawan perusahaan atau korporasi swasta.

“Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja  atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan,” kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dikutip dari keterangan resmi, Jumat (17/5/2019).

Dalam surat edarannya, Menaker mengatakan, SE pelaksanaan THR ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum sebelum Hari Raya Idulfitri 1440 Hijriyah. Pekerja yang telah bekerja selama sebulan secara terus menerus berhak mendapatkan THR,” kata Menaker Hanif.

HITUNGAN

Terkait jumlah besaran THR, dalam SE itu disebutkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR sebesar  1 bulan upah.

Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

Bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12  bulan atau lebih, menurut SE Menaker itu, besaran THR-nya berdasarkan upah 1  bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

“Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Kegamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah dilakukan,” bunyi edaran menaker itu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
swasta, thr, Kemenaker

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top