Pengembang Harap Perizinan Properti di Ibu Kota Baru Dipermudah

Calon ibu kota baru masih belum memiliki infrastruktur. Pengembang berharap pemerintah membangun infrastruktur terlebih dahulu seperti aksesbilitas serta Rancangan Usaha Tata Ruang (RUTR) yang jelas.
Putri Salsabila | 14 Mei 2019 10:51 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah pejabat terkait melihat peta kawasan salah satu lokasi calon ibu kota negara saat peninjauan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA -- Pembangunan properti di calon ibu kota baru membutuhkan kerja sama antara pemerintah serta pengembang swasta untuk membangun pasar properti di calon ibu kota baru.

Assistant Vice President Marketing Agung Podomoro Land Tbk. Alvin Andronicus mengatakan bahwa pihaknya siap dan mendukung pemindahan ibu kota. Pengembang menunggu pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sebelum pengembang swasta ikut serta dalam pembangunannya.

"Calon ibu kota baru masih memiliki infrastruktur 0 persen. Kami harap pemerintah membangun infrastruktur terlebih dahulu seperti aksesbilitas serta Rancangan Usaha Tata Ruang (RUTR) yang jelas baru kemudian kami akan membangun," ujarnya pada Bisnis Senin (13/5/2019).

Menurut Alvin, pengembang membutuhkan insentif seperti kemudahan perizinan dalam pembangunan proyek komersial.

"Kami akan mendukung, namun saat ini proses dan biaya perizinan terlalu ribet. Kami membutuhkan perizinan yang mudah sehingga developer dan pengusaha yang berpengalaman dapat membangun proyek," ujarnya.

Selain itu, Alvin meyakini pemindahan Ibu Kota membutuhkan kawasan residensial terlebih dahulu sebagai hunian tinggal para aparat negara (ASN) dan Polri, baru disusul dengan perkantoran yang disiapkan serta masterplan.

Alvin berharap pembangunan ibu kota baru dapat menyerap daya tarik masyarakat untuk tinggal sehingga pasar properti yang dibangun mudah terserap. Apabila ibu kota dibangun, katanya, maka lambat laun pasar mikro ekonomi akan ikut berkembang.

Direktur Ciputra Grup Harun Hajadi mengatakan bahwa pembangunan properti tidak dapat dipaksakan apabila demand belum memadai. Menurutnya, apabila demand tinggi maka para pengembang properti akan membangun dan pasar akan menyerap.

"Pasar properti tidak bisa dipaksakan, pertama harus ada demand dulu. Baru kemudian pasar properti akan terbangun," tuturnya pada Bisnis Senin (13/5/2019).

Selain itu, Harun juga tidak memungkiri pasar ASN akan sangat tinggi, serta hotel-hotel akan berkembang dengan pesat. Hal ini menunjukkan peluang bisnis Hotel akan marak.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Ibu Kota Dipindah

Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup