Swasta Minta Jaminan Jika Ingin Dilibatkan
Kalangan swasta menyambut baik usulan agar BPTJ secara kelembagaan dibentuk menjadi lembaga pemerintahan nonkementerian (LPNK) yang berkedudukan langsung di bawah Presiden.
CEO Toll Road Business Grop Astra Infra Kris Ade Sudiyono menyatakan, pebisnis bisa lebih mudah dalam mengurus perizinan, dan pelaksanaan proyek jika ada otoritas atau LPNK di bawah Presiden.
“Kalau terkait otoritas, kami selaku swasta apalagi Astra tentu lebih senang yang sentralistik, karena kebijakannya bisa didiskusikan dengan single point of context,” ujarnya.
Selain itu, penguatan wewenang BPTJ menjadi setingkat menteri juga dinilai bisa memberikan kepastian atau jaminan kepada pihak swasta yang ingin ikut terlibat dalam proyek pengembangan transportasi Jabodetabek.
Semakin tinggi otoritas ditetapkan oleh pemerintah, dia menilai akan semakin aman dan lebih disukai pihak swasta dibandingkan dengan otoritas tertentu yang lebih rendah.
Kris menuturkan, keterlibatan swasta dibutuhkan, karena keterbatasan anggaran pemerintah. Berdasarkan penghitungan BPTJ, total kebutuhan pendanaan untuk pengembangan transportasi Jabodetabek selama periode 2018—2024 mencapai Rp320 triliun. Adapun, pihak swasta diharapkan bisa berkontribusi sekitar 75% dari total kebutuhan pendanaan tersebut.
Selain otoritas, dia menilai perlu ada kebijakan yang baik jika pemerintah ingin melibatkan swasta dalam program pengembangan transportasi di wilayah Jabodetabek.
Namun, ada hal penting yang harus diperhatikan pemerintah sebelum melibatkan swasta, seperti pernyataan otoritatif dari pemerintah, tata kelola yang baik, hingga model bisnis yang jelas.
“Harus ada penegasan di awal yang disebut keputusan politik pemerintah. Tanpa adanya hal itu, maka swasta akan enggan untuk masuk, karena namanya swasta pasti bicaranya soal bisnis,” ujarnya.
