Angkutan Massal Berbasis Rel
Dia menilai perlu ada langkah konkret agar mobilitas warga Jakarta menjadi lebih eflsien, baik dari segi biaya maupun waktu tempuh serta mendukung kelestarian Iingkungan hidup. Oleh karena itu, pilihannya adalah perbaikan angkutan umum massal berbasis rel sebagai tulang punggung transportasi Jabodetabek.
“[Harapannya] 60% mobilitas warga menggunakan angkutan umum pada 2030,” katanya.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono memaparkan hasil kajian awal merekomendasikan pembentukan satu otoritas transportasi Jabodetabek yang kuat dan berada di bawah koordinasi langsung Presiden. Namun, dia menyatakan rekomendasi tersebut berakhir menjadi lembaga setingkat eselon I di bawah Kemenhub sebagai otoritas nasional pengelola transportasi.
Di Jabodetabek, menurutnya, perlu satu otoritas karena transportasi itu tidak ada batas wilayah, sementara birokrasi pemerintah ada batas wilayahnya. “Rekomendasi waktu itu bahwa di Jabodetabek perlu ada satu otoritas transportasi yang diketuai seseorang dan langsung di bawah Presiden selevel Menteri bahkan selevel Kapolri,” katanya.
Dengan perubahan otoritas menjadi di bawah Kemenhub, dia melanjutkan RITJ 2018—2029 menjadi tidak sesuai dengan tujuan awal. Oleh karena itu, perlu ada pengkajian khusus untuk dapat menerapkan otoritas yang sesuai dengan rekomendasi awal pembentukan BPTJ.
